Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berkomitmen akan membantu PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk mempromosikan kawasan industri yang nantinya akan berada di dalam Makassar New Port (MNP) kepada investor di luar negeri.
Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI, Achmad Idrus, saat mengunjungi MNP didampingi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Prasetyadi, Direktur Teknik Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo IV, M. Adji, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis (TPB) Pelindo IV, I M. Herdianta, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Rahmatullah, General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru, GM Pelindo IV Cabang Makassar New Port, Edy D. Nursewan dan Corporate Secretary Pelindo IV, Dwi Rahmad Toto, serta stakeholder dan pejabat dari instansi terkait lainnya, Rabu (14 Oktober 2020).
Menurut Achmad Idrus, dalam Key Performance Indicator (KPI) BKPM, harus ada pemerataan investasi berkualitas untuk di seluruh Indonesia. “Tidak saja di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Menurut data statistik, investor asing lebih senang di Pulau Jawa karena infrastrukturnya lengkap. Mengapa di luar Pulau Jawa itu investor enggan atau sedikit ketertarikannya karena infrastrukturnya masih kurang termasuk infrastruktur seperti pelabuhan. Di kawasan Indonesia Timur ini masih pelabuhan-pelabuhan kecil yang sederhana,” terangnya.
Dia berharap ada ekosistem investasi yang menjadi bagian dari kelengkapan infrastruktur. Mulai dari bandara, pelabuhan dan jalan. “Nah, dengan adanya nanti kawasan industri yang akan dibangun di MNP, ini yang akan kita tawarkan ke luar negeri dan pasti akan cepat merespon karena lahannya telah tersedia,” kata Achmad Idrus.
Dia menuturkan, salah satu faktor penghambat untuk stagnan atau tidak optimalnya investor dari luar itu karena masalah lahan. “Nah di MNP nanti ada kawasan industri, itu pasti akan cepat, rebutan, insya Allah. Kita di BKPM itu ada deputi promosi, nanti kita bantu untuk promosikan itu . Akan ditawarkan kepada negara-negara di Asia Timur yang selama ini punya konsen untuk investasi di Indonesia.”
Dia menambahkan, hal mendasar yang sering menghambat investasi di Indonesia adalah, pertama mengenai perizinan, kedua izin lokasi karena berkaitan dengan klaim tanah adat dan lain-lain.
Oleh sebab itu, dia berharap agar pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota harus memiliki RTRW maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga diketahui kawasan mana yang diperuntukkan untuk produksi, mana yang untuk pemukiman dan mana untuk industri.
Achmad Idrus juga mengapresiasi Pelindo IV yang telah berupaya membangun Makassar New Port yang nanti akan ada kawasan industri di dalamnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Prasetyadi mengungkapkan, saat ini pembangunan MNP untuk Tahap 1 A sudah rampung 100%. “Untuk 1 B dan 1 C progressnya sudah mencapai 54,12% posisi per 13 Oktober. Kita harapkan sesuai dengan kontrak, itu akan selesai semuanya pada 2024 mendatang. Jadi kita masih butuh waktu 2 hingga 3 tahun ke depan untuk penyelesaian secara ultimate,” ujarnya.
Dirut Pelindo IV juga mengatakan, nantinya di MNP akan ada kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Nanti MNP akan menjadi integrated port. “Di mana pelabuhan dengan kawasan industri akan menyatu, sehingga nanti seluruh biaya yang terkait dengan barang logistik bisa ditekan lebih rendah karena barang yang keluar dari pabrik bisa langsung masuk pelabuhan, tidak perlu keluar lagi lewat jalan yang di luar pelabuhan.”
Terkait investasi yang akan ditawarkan ke negara-negara di Asia Timur, Prasetyadi berucap bahwa nanti pihaknya akan mencari global partner, salah satunya untuk mengelola MNP.
“Jadi Pelindo IV bersama dengan global partner nantinya akan mengelola terminal peti kemas MNP ini. Tujuannya satu, yaitu kita akan meningkatkan value dari terminal ini,” tukasnya.
Menurut dia, nanti marketnya akan lebih besar kalau pihaknya mengundang investor dari luar karena akan membawa market yang bisa diharapkan dan tentunya akan berdampak yang signifikan bagi di Indonesia, utamanya di Kawasan Timur Indonesia.
