Keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China disebut semakin menipis. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memengaruhi keberlangsungan proyek dan target waktu operasi Juni 2023.
Pada sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR hari ini, Rabu (9/11/2022), Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkap bahwa kondisi keuangan perusahaan sudah menipis sehingga butuh suntikan modal dari negara.
“Kami pasti butuh tambahan setoran modal dari pemegang saham. [Keuangan] menipis, sesuai dengan yang disampaikan Pak Wamen [BUMN Kartika Wirjoatmodjo],” ujarnya, Rabu (9/11/2022).
Seperti diketahui, pemerintah tengah mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun untuk setoran modal ekuitas KCIC guna membayar pembengkakan biaya proyek. PMN itu akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai leading consortium BUMN Indonesia yang memegang 60 persen saham di KCIC.
Sebelumnya pada 2021, KCIC sempat mengalami kondisi kesulitan finansial yang mirip, kala itu perusahaan harus menunda pembayaran ke kontraktor proyek hingga delapan bulan lamanya.
Dwiyana menyatakan optimistis dengan adanya bantuan PMN senilai Rp3,2 triliun akan bisa mengeluarkan perusahaan dari kesulitan itu, dan menyelesaikan proyek sesuai target.
“Kita [tahun ini] akan lakukan lagi dengan sumber daya yang kita miliki ya. Kita pernah mengalami kok delapan bulan tidak memiliki dana untuk membayar kontraktor walaupun slow down,” ujarnya.
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo meminta agar PMN tersebut segera dicairkan sebelum pergantian tahun ke 2023. Setoran modal dari PMN ke ekuitas KCIC ini memiliki proporsi 60 persen dari total ekuitas KCIC. Sisa 40 persen berasal dari konsorsium BUMN China.
Selain bersumber dari ekuitas KCIC sebesar 25 persen, sebesar 75 persen pendanaan proyek maupun cost overrun berasal dari kredit yang diajukan ke China Development Bank (CDB).
Oleh sebab itu, Didiek menegaskan PMN Rp3,2 triliun bisa menjamin kesinambungan dan keberlanjutan proyek Kereta Cepat untuk bisa mulai beroperasi pada Juni 2023.
“Kalau PMN ini diberikan maksimal Desember [2022], maka kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Proyek akan selesai pertengahan 2023,” ujarnya pada rapat yang sama.
Sebelumnya, kondisi keuangan KCIC yang semakin menipis sudah sempat disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Rapat dengan Komisi VI DPR. Dia bahkan menyebut cahsflow proyek habis bulan ini.
“”Memang ini kondisi menantang. Kita harus lakukan untuk percepatan karena cashflow daripada proyek habis November ini. Kalau kita tidak proses ini sekarang dan cair Juni, tentunya proyek akan tertunda sampai akhir 2023 karena kontraktor akan kehabisan capital November ini,” jelasnya pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (1/11/2022).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
