Dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengelola lahan pertanian, yang merupakan hasil rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Desa Srimahi, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Optimalisasi lahan ini masuk kedalam program Jaksa Mandiri Pangan yang ditandai dengan penanaman padi bersama Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (22/5/2024).
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyambut baik program Jaksa Mandiri Pangan Kejagung untuk mendukung swasembada pangan. Program ini selaras dengan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Asta Cita, dimana salah satu poinnya adalah mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional.
“Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ini baru dimulai. Ini akan banyak sekali tempat yang lain. Kami dari Pupuk Indonesia siap mendukung,” demikian ungkap Rahmad Pribadi.
Pupuk Indonesia dalam kolaborasi ini bertugas menyediakan agroinput, dalam hal pupuk dan pestisida. Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan pendampingan budidaya pertanian. Sementara sebelum melakukan budidaya, jelas Rahmad, Pupuk Indonesia terlebih dulu melakukan pengujian dengan teknologi uji tanah untuk memastikan kebutuhan pupuk yang tepat sesuai kondisi tanah, sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengaplikasiannya.
Rahmad berharap program ini dapat diperluas lagi realisasinya sehingga semakin besar kontribusinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Ia pun memastikan Pupuk Indonesia mendukung program Jaksa Mandiri Pangan di lahan yang lebih luas lagi, dan dengan berbagai komoditas.
“Nanti kalau ada daerah-daerah lain yang bisa kita tanami, sama-sama dilihat. Kalau cocok padi yang kita tanam padi, cocok jagung ya jagung, pokoknya kami siap mendukung. Program ini bisa membantu mengamankan stok pangan,” ujar Rahmad.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan merupakan program yang dijalankan untuk memanfaatkan hasil sitaan dalam perkara tindak pidana (TPK/TPU). Untuk di Jawa Barat dan Banten, tambahnya, Kejagung memiliki sekitar seribu hektar lahan sitaan.
“Ada dua manfaat dari program ini, yaitu manfaat untuk masyarakat melalui pertaniannya, kedua ada manfaat untuk keamanan aset-aset tersebut. Jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar,” tandasnya.
Menteri Pertanian Amran mengapresiasi program kolaborasi ini. Ia berharap makin banyak lahan sitaan yang bisa digarap untuk pertanian, sehingga mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Di saat dunia mengalami krisis pangan, harga beras sangat mahal, Indonesia justru surplus beras. Ini, tambahnya, tidak lepas dari dukungan banyak pihak, seperti program Jaksa Mandiri Pangan.
“Saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan sawah. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, kita optimalkan sitaan mulai dari sitaan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota perjanjian antara Jaksa Agung Muda Intelijen, Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan Perum Bulog pada Maret 2025 lalu. Sebagai pilot project program dijalankan di Kabupaten Bekasi berupa 414 bidang tanah dengan luas sekitar 330 hektar yang merupakan hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi. Untuk lokasi lahan seremonial dilaksanakan di Desa Srimahi dengan luas lahan garap 337.543 meter persegi atau lebih dari 33 hektar yang tersebar dalam beberapa bidang dan digarap oleh 76 petani.
