Emiten penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk akan terus mengupayakan pencairan pinjaman dari pemerintah guna mendukung kegiatan operasional perusahaan ditengah pandemi virus corona.
Berdasarkan penjelasan perusahaan terkait dampak pandemi virus corona dari laman Bursa Efek Indonesia pada Rabu (16/9/2020), perusahaan terus melakukan pembicaraan intensif dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Perseroan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh dukungan yang diperlukan ditengah pandemi virus corona.
Pemerintah telah menerbitkan PMK No.1/2020 terkait investasi yang dimaksudkan untuk mendorong kesehatan BUMN di tengah merosotnya aktivitas bisnis akibat pandemi Covid-19. Beleid itu mengatur tata cara pelaksanaan investasi pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan dana pinjaman dari pemerintah dengan total senilai Rp11,5 triliun dalam rapat kerja Juli 2020 lalu. Dana itu rencananya akan diberikan kepada Krakatau Steel Rp3 triliun dan Garuda Indonesia Rp8,5 triliun.
Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Garuda Indonesia menyatakan kebutuhan pembiayaan Rp9,5 triliun untuk membiayai operasional. Maskapai pelat merah itu mengharapkan dana talangan dari pemerintah dalam bentuk manadtory convertible bond (MCB) senilai Rp8,5 triliun untuk dapat menjaga likuiditas dan solvabilitas pada 2020—2023.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pencairan dana belum dilakukan. Menurutnya, saat ini proses itu masih dibahas dengan pemerintah.
“Masih diskusi dengan tim BUMN dan Menteri Keuangan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Garuda Indonesia juga akan melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat (lease holiday). Perusahaan juga akan memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan.
“Pembiayaan dari perbankan dalam atau luar negeri serta pinjaman lainnya juga akan terus diupayakan perusahaan,” demikian penjelasan manajemen.
Selanjutnya, Garuda Indonesia juga akan menegosiasikan kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga serta melakukan efisiensi biaya dengan tetap memprioritas keselamatan dan keamanaan penerbangan dan pegawai serta layanan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
