Hasilnya, kata Rosan, Indonesia dinilai perlu menyesuaikan standar remunerasi supaya lebih efisien dan sejalan dengan tata kelola global. Ide tersebut kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Setelah dibandingkan dengan praktik di negara-negara ASEAN dan dunia, Presiden menyetujui penghapusan bonus. Hasilnya, dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, kebijakan ini menghemat sekitar US$500 juta per tahun,” ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Rosan, langkah efisiensi itu merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang dijalankan Danantara sejak resmi dibentuk pada Februari 2025, termasuk perampingan struktur dewan komisaris di BUMN.
Adapun penyesuaian aturan tentang tantiem, insentif, dan penghasilan lain bagi direksi dan komisaris BUMN disampaikan oleh Danantara Indonesia lewat Surat Edaran No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.
Dalam aturan tersebut, Danantara menjelaskan bahwa insentif bagi direksi BUMN kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.
Di samping itu, tantiem bagi komisaris BUMN tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan para komisaris perusahaan pelat merah untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika merasa keberatan dengan kebijakan tantiem tersebut.
Prabowo, dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, mengatakan bahwa praktik pengelolaan BUMN tidak masuk akal. Salah satunya terkait pemberian tantiem jumbo kepada komisaris.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya hilangkan tantiem. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tutur Prabowo.
Dia pun memutuskan untuk memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, atau idealnya empat hingga lima orang. Seiring dengan hal itu, pemerintah juga meniadakan pembayaran tantiem kepada komisaris.
“Ini serius, tidak masuk akal. Jika direksi dan komisaris kalau keberatan tidak menerima tantiem, silakan berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” pungkas Prabowo.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
