PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp80,5 triliun untuk pembangunan proyek jalan tol Trans-Sumatra tahap pertama agar kondisi keuangan BUMN ini dalam keadaan sehat.
“Kekurangannya adalah Rp80,50 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Direktur Utama HK Budi Harto ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Selasa (17/11/2020).
Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan bahwa kekurangan pendananaan itu dengan asumsi BUMN Karya ini mendapatkan dukungan badan layanan umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besaran dukungan itu adalah Rp19 triliun dalam 4 tahun.
Adapun kebutuhan pendanaan jalan tol Trans-Sumatra tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai Rp152 triliun.
“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp39,70 triliun, di mana Rp27 triliun adalah PMN [penyertaan modal negara]. Kami juga melakukan pinjaman Rp31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp80,50 triliun,” imbuhnya.
Budi menuturkan agar aliran kas perseroan aman hingga 2023, pihaknya setidaknya membutuhkan Rp3 triliun, tetapi dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga 2029.
Dia memproyeksi pendapatan korporasi setelah pajak 2021—2029 akan minus dan baru akan positif diperkirakan pada 2030.
“Kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan CDS [cash deficiency support/fasilitas pinjaman] dari beberapa bank sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung CDS ini sampai Rp18 triliun,” katanya.
Dukungan CDS itu, katanya, akan didapatkan dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).
Pemerintah menggelontorkan PMN 2020 sebesar Rp3,50 triliun yang sudah cair dan Rp7,50 triliun dari alokasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih ditunggu.
Rencananya, tahun depan, HK akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,20 triliun, tetapi dinilai masih belum menutupi kekurangan pendanaan proyek tol Sumatra tahap pertama sebesar Rp80,50 triliun.
“Jadi, kalau Rp6,20 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan Bapak Ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontinyu dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” katanya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
