Jawa Tengah mendominasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hingga 31 Agustus 2025, penyaluran KUR di Jateng telah mencapai Rp30,48 triliun, atau 16,9% dari total penyaluran KUR nasional senilai Rp180,1 triliun.
Capaian penyaluran KUR tersebut didukung oleh gencarnya ekspansi penyaluran kredit oleh perbankan, yang ditopang oleh penjaminan kredit oleh perusahaan penjaminan. Dari kolaborasi apik antara perbankan dan perusahaan penjaminan, sebanyak 590.316 debitur UMKM di Jawa Tengah telah mendapatkan manfaat berupa terbukanya akses terhadap permodalan dari perbankan.
Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi yang berada di bawah naungan Danantara Indonesia, secara aktif menggandeng berbagai pihak termasuk sektor swasta, BUMN lain, dan pemerintah daerah, untuk memperluas jangkauan asuransi dan meningkatkan inklusi keuangan.
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), keduanya merupakan anggota holding IFG, ditugaskan untuk memberikan penjaminan atas kredit atau pembiayaan yang disalurkan melalui program KUR. Ketika UMKM mengajukan KUR, bank penyalur akan memprosesnya dan kemudian mengajukan penjaminan ke Askrindo dan atau Jamkrindo.
Dengan adanya penjaminan kredit ini, bank penyalur KUR mendapatkan dukungan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai namun belum bankable. Ini ibarat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas.
Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji, menyampaikan bahwa IFG berupaya menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
“Jadi, yang kami lakukan adalah membangun ekosistem yang sehat. Masyarakat terlindungi, industri tumbuh, dan IFG pun berkembang secara berkelanjutan,” ujar Denny, dikutip Minggu (5/10/2025).
Dalam Economic Bulletin yang diterbitkan oleh lembaga penelitian IFG Progress, disebutkan bahwa perluasan inklusi keuangan terhadap UMKM tidak lepas dari peran dan dukungan industri penjaminan.
Penjaminan kredit menjadi penting karena sektor UMKM secara inheren memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Dari perspektif perbankan secara umum, sektor UMKM cenderung lebih menantang dibandingkan dengan perusahaan berskala besar, di antaranya dilihat dari keterampilan manajemen, kondisi keuangan, hingga sumber daya manusia. Selain itu, pada umumnya UMKM juga tidak memiliki jaminan yang memadai untuk dijadikan agunan guna memperoleh kredit perbankan.
Dalam konteks ini, perusahaan penjaminan berperan penting sebagai lembaga yang memberikan jaminan kredit untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh perbankan yang menyalurkan kredit kepada UMKM. Dengan demikian, peran perusahaan penjaminan adalah meningkatkan kepercayaan perbankan selaku pemberi pinjaman, sehingga akan memperluas inklusi keuangan ke sektor UMKM.
Pada 2023, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku regulator di industri jasa keuangan, kemudian meluncurkan sejumlah peta jalan atau roadmap untuk mengembangkan dan memperkuat sektor jasa keuangan.
Salah satu roadmap yang disiapkan adalah terkait dengan industri penjaminan. Penguatan pada industri penjaminan dinilai penting untuk mendukung sektor-sektor ekonomi seperti infrastruktur dan UMKM. Pada roadmap penjaminan, salah satu target prioritas yang ditetapkan adalah 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi pada tahun 2028. Dengan demikian, dukungan IFG terhadap UMKM akan semakin besar di masa mendatang.
UMKM JATENG
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa keberadaan KUR telah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang selama ini mendominasi. Ke depan, pemerintah daerah akan mendorong penyaluran KUR agar lebih banyak lagi mengalir UMKM di sektor padat karya dan pertanian.
“Keberadaan KUR tak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Untuk mendukung program pengembangan UMKM di Jawa Tengah, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan sinergi adalah kunci. IFG, yang mengemban misi “Sustainable and Inclusive Growth”, akan terus mendukung upaya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Upaya keberlanjutan juga dilakukan melalui transformasi bisnis untuk memperkuat ekosistem yang lebih kompetitif, inklusif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis dicapai melalui penciptaan nilai bersama yang juga mendukung inklusi,” lanjut Denny.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
