Di tengah pandemi virus corona, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan merevisi target pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan permintaan KPR yang mulai ada penurunan.
Direktur Utama BTN Pahala Mansury mengatakan secara nasional permintaan kredit baru mengalami penurunan karena ada daerah penyerapan kredit yang terdampak virus corona. “Kami berharap pada Mei sudah akan ada penyaluran KPR Subsidi tambahan sesuai program stimulus,” ujarnya, Senin (27/4).
Sementara Executive Vice President Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division BTN Suryanti Agustinar menambahkan perkembangan properti di tengah pendemi virus corona mengalami penurunan terutama pada zona merah proritas. Menurutnya penurunan permintaan kredit juga sejalan dengan daya beli masyarakat yang juga melemah di tengah penyebaran virus corona.
“Orang sekarang adalah ‘Sehat’ dulu dan kebijakan diam di rumah dan jaga jarak membuat konsumen sulit mengunjungi developer untuk memilih rumah walaupun beberapa developer bisa melakukan pilih rumah dengan video conference,” jelasnya.
Suryanti menyebut pada kondisi saat ini perbankan lebih selektif memberikan kredit terutama sektor-sektor yang berdampak langsung virus corona seperti transportasi, perhotelan, pariwisata, dan usaha-usaha lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga akan terkoreksi turun apalagi dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berujung menurunkan pertumbuhan kredit perbankan dari rencana pertumbuhan kredit awal.
Direktur Finansial, Perencanaan, & Treasuri BTN Nixon L P Napitupulu mengatakan perseroan merevisi target pertumbuhan KPR Nonsubsidi dan komersial menjadi kisaran nol persen sampai tiga persen. Sedangkan KPR subsidi diperkirakan enam persen sampai delapan persen.
“Kami harapkan kondisi ini tidak akan lama, sehingga ekonomi dapat kembali berjalan normal dan BTN dapat kembali melanjutkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Meski demikian, perseroan masih optimistis tetap bisa meraih laba sekitar Rp 2 triliun pada tahun ini. Untuk menjaga likuiditas, perseroan juga secara hati-hati melakukan pembelian surat utang pemerintah.
“Dalam kondisi seperti saat ini perseroan lebih memilih langkah untuk peningkatan efisiensi, memperkuat cadangan, dan likuiditas agar tetap bertahan,” jelasnya.
Sumber Republika, edit koranbumn
