Home / Berita / Ini Daftar 15 Proyek Kemenhub yang Dibiayai SBSN Tahun Depan

Ini Daftar 15 Proyek Kemenhub yang Dibiayai SBSN Tahun Depan

Sebanyak 15 proyek Kementerian Perhubungan tahun depan dibiayai oleh surat berharga syariah negara (SBSN) senilai hampir Rp8 triliun. Dari jumlah pekerjaan itu, 12 di antaranya merupakan proyek kereta api.

Proyek KA mendapatkan alokasi Rp7,3 triliun, sisanya disiapkan untuk 1 proyek perhubungan darat (Rp31,1 miliar), 1 proyek perhubungan laut (Rp95,9 miliar), dan 1 proyek perhubungan udara (Rp239 miliar).

Konstruksi sebagian proyek sudah berjalan. Artinya, pembiayaan dari SBSN digunakan untuk melanjutkan proyek. Sebagian lainnya baru dimulai 2019.

Berikut ini daftar proyek SBSN 2019:
1. Paket A (pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Manggarai s.d. Jatinegara) Rp317,7 miliar
2. Pembangunan jalur ganda Kroya-Kutoarjo Rp1,1 triliun
3. Pembangunan jalur ganda Madiun-Kedungbanteng Rp259,5 miliar
4. Pembangunan jalur ganda KA Trans Sumatra Rantauprapat-Kotapinang Rp1,1 triliun
5. Pembangunan KA Besitang-Langsa Rp700,3 miliar
6. Pembangunan jalur KA Trans Sulawesi Makassar-Parepare segmen 3 Makassar-Barru Rp2 triliun
7. Paket A (pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Manggarai s.d. Jatinegara) tahap II Rp360 miliar
8. Pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi Rp389,1 miliar
9. Elektrifikasi jalur KA lintas Jogja-Solo Rp600 miliar
10. Pembangunan jalur ganda Mojokerto-Jombang Rp290 miliar
11. Pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Bekasi s.d. Cikarang Rp290 miliar
12. Peningkatan jalur KA lintas Araskabu-Siantar Rp234,1 miliar
13. Pembangunan terminal tipe A Anak Air Padang Rp31,1 miliar
14. Pembangunan Pelabuhan Nabire Rp96 miliar
15. Pembangunan Bamdara Nabire Baru Rp239 miliar

Adapun tahun ini, Kemenhub memperoleh alokasi pembiayaan proyek menggunakan SBSN senilai Rp8,4 triliun. Pinjaman digunakan untuk membiayai 15 proyek KA

Sumber bisnis.com

Check Also

Menteri Erick Thohir Tegaskan Pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN Harus Melalui TPA

Pengangkatan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus melalui proses tim penilai akhir …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *