Jepang menyatakan siap berinvestasi hingga Rp57 triliun untuk pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan di sela-sela kunjungannya ke Jepang bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Komitmen tersebut diberikan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Maeda Tadashi.
“JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar US$4 miliar [Rp57 triliun], dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan the US International Development Finance Corporation (DFC), lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat (AS),” sebut Luhut dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (4/12/2020).
Pertemuan dengan Gubernur JBIC digelar di Tokyo, Jepang, Jumat (4/12). Pertemuan itu turut dihadiri oleh Erick, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, serta tidak kurang dari 20 investor potensial dari Negeri Sakura, yang bergerak di bidang finansial dan energi.
“JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA). Dukungan dari JBIC dan Pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia-Jepang, dan makin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia,” ungkap Heri.
Komitmen yang disampaikan oleh Gubernur JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis. Investasi tersebut diharapkan dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal I/2021.
“Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan makin mempercepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia,” tambah Erick.
Selain Jepang, Luhut dan Erick juga bakal bertandang ke Abu Dhabi dan Arab Saudi untuk menjajaki dukungan investasi dari negara-negara tersebut bagi NIA. Rencananya, keduanya akan terbang ke dua lokasi itu pada Sabtu (5/12).
Sementara itu, dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Kajiyama Hiroshi, Menko Luhut menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asal Jepang. Dia juga menyatakan Omnibs Law UU Cipta Kerja akan membuat peraturan perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik.
Sejumlah agenda strategis kerja sama bilateral Indonesia-Jepang turut diangkat dalam pertemuan tersebut, termasuk komitmen Jepang untuk merealisasikan MRT Jakarta Fase 2 tepat waktu. Agenda lain yang dibahas adalah mengenai perubahan iklim, di mana Jepang berharap Indonesia dapat mendukung target negara tersebut mencapai carbon neutral pada 2050.
“Kami siap dukung pencapaian SDGs Indonesia melalui teknologi Jepang. Proyek Carbon Capture Storage yang tengah dibangun di Gundih, Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk komitmen Jepang,” ujar Menteri Kajiyama.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
