KBUMN Raih Penghargaan KIP Tahun 2018

Kementerian BUMN meraih penghargaan implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018 dengan kategori Cukup Informatif dalam lingkup Kementerian yang berjumlah 34 intitusi (5/11). Kementerian BUMN merupakan salah satu dari 20 Kementerian peraih penghargaan yang diundang Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden.
Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana kepada Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara dan disaksikan langsung oleh Anggota Komisioner KI Pusat lainnya. “Tentunya, dengan diraihnya penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk berprestasi lebih baik lagi.” Ujar Hambra sambil memegang piagam penghargaan.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pentingnya nilai keterbukaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. “Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pengawasan terbanyak. Sehingga memang diperlukan suatu keterbukaan kepada publik, supaya pengelolaan informasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun lembaga semakin mudah untuk diterima masyarakat.” terang JK dalam sambutannya.
Acara tersebut dihadiri oleh 104 pimpinan maupun perwakilan Badan Publik, merupakan yang terpilih dalam 3 (tiga) kategori yaitu Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif.
Usai acara, Deputi Hambra mengungkapkan rasa gembiranya terhadap penghargaan yang diberikan untuk Kementerian BUMN. “Dengan capaian prestasi ini, menjadi momentum penting dan membanggakan bagi kami karena baru kali pertama diundang hadir ke Istana Wakil Presiden untuk menerima penghargaan tersebut, sejak dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2011.” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pemberian penghargaan keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap 460 Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.83 % (289) Badan Publik yang mengembalikan kuisioner untuk kemudian dinilai dan dibagi ke dalam 5 (lima) kategori yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Sumber kbumn