Emiten kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk. optimistis pengerjaan proyek infrastruktur akan lebih menggeliat pada tahun depan. Oleh karena itu, perseroan memperkirakan kebutuhan material konstruksi seperti besi dan baja akan meningkat cukup tajam.
Direktur Operasi III Waskita Karya Gunadi menyebut daftar proyek yang masih dikerjakan oleh perseroan cukup banyak, tersebar di empat divisi, mulai dari infrastruktur hingga pengadaan dan konstruksi (EPC) .
“Pada 2021, proyek kami masih cukup banyak dengan sisa nilai kontrak kurang lebih Rp65 triliun,” kata Gunadi dalam acara Outlook Kebutuhan Baja di Indonesia yang diselenggarakan secara daring oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Kamis (22/10/2020).
Gunadi menyampaikan saat ini WSKT tengah mengerjakan sebanyak 93 proyek di seluruh Indonesia yang didominasi oleh proyek infrastruktur sebanyak 46 proyek.
Dia mengakui pada tahun ini pandemi membuat kebutuhan perseroan terhadap besi beton hingga turunannya menjadi berkurang sekitar 40 persen dari rencana semula.
“Ini dikarenakan bukan proyek yang berkurang tetapi aktivitas di lapangan juga persoalan mengenai anggaran yang menyebabkan produksi kami menurun,” tutur Gunadi.
Lebih lanjut, sisa kebutuhan WSKT untuk besi beton menjelang akhir tahun ini menjadi 40,01 ribu ton dan baja sebanyak 38,65 ribu ton.
WSKT merencanakan konsumsi besi beton setelah memperhitungkan dampak pandemi sebanyak 143,84 ribu ton dan baja sebanyak 170,62 ribu ton.
Namun, pada tahun depan Gunadi menyebut pihaknya bakal membutuhkan besi beton sekitar 300 ribu ton dan baja sekitar 150 ribu ton untuk proyek secara nasional.
Dengan kata lain, kebutuhan material konstruksi besi beton tahun depan meningkat 108 persen sedangkan kebutuhan besi beton.
Menurut Gunadi, WSKT saat ini lebih banyak mengerjakan proyek yang sifatnya inisiasi dari perseroan dalam bentuk investasi sebesar 70 persen. Proyek tersebut utamanya merupakan pembangunan jalan tol.
Sisanya, imbuh Gunadi, sebesar 30 persen merupakan proyek konvensional tender baik dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun swasta.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
