Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) Nomor 18 Tahun 2021 yang berlaku 28 Mei lalu. Ada sejumlah perubahan aturan main menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini.
Dalam Permenkes 18/2021, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong.
“Dengan ketentuan, jenis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi yang diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian, baik dari masyarakat maupun negara lain,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati dalam siaran pers Senin (14/6).
Vaksin COVID-19 tersebut, Widyawati menegaskan, juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata.
Permenkes 18/2021 juga mengatur mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.
Bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Widyawati menyebutkan, pembiayaan akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan bisa dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN, akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III Program JKN atau di atas kelas III sesuai keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.
“Pembaruan ketentuan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok, dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia,” ujar Widyawati.
Sumber Kontan, edit koranbumn
