Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi belanja negara sampai dengan kuartal I/2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana mencapai Rp484,83 triliun.
Adapun realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp151,49 triliun, belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp162,68 triliun dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,46 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan realisasi belanja telah mencapai 18,1 persen dan realisasi penyaluran TKDD mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.
“Kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional,” katanya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 Hari Pertama, Selasa (12/4/2022).
Kemudian, untuk mendorong percepatan realisasi belanja, kementerian/lembaga diharapkan membuka blokir alokasi anggaran sehingga belanja dapat strategis dan segera dilaksanakan agar membawa manfaat bagi rakyat Indonesia lebih awal.
Selain itu, kata Hadiyanto, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle asset yang dapat menunda pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.
Untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran 2022 kepada pimpinan kementerian/lembaga yang meliputi enam hal.
Enam hal tersebut yaitu melakukan perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek dan melakukan percepatan pelaksanaan barang dan jasa.
Selain itu, mempercepat dan meningkatkan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja negara melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas value for money dan meningkatkan monitoring evaluasi serta pengawasan internal.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
