PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Asian Development Bank (ADB) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk memulai pembahasan terkait dengan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt (MW) yang berlokasi di Jawa Barat.
Penandatanganan itu juga mengikutsertakan mitra terkait seperti Cirebon Electric Power serta Indonesia Investment Authority (INA). Rencananya, pensiun dini PLTU milik swasta itu akan menggunakan pendanaan gabungan lewat skema energy transition mechanism (ETM).
“Independent Power Producer [IPP] yang akan dipensiunkan di bawah skema ini di Cirebon itu hanya langkah pertama, itu milestone pertama,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).
Nantinya, Darmawan mengatakan, skema pensiun dini lewat pendanaan gabungan ETM itu akan diperluas untuk meningkatkan target kapasitas PLTU yang disasar. Harapannya, dana yang dapat dihimpun juga makin besar pada tahapan berikutnya.
“Dengan skema platform seperti ini, kita punya mekanisme yang lebih jelas dan terdefinisi, baik dari segi financing-nya maupun dari sisi teknisnya, untuk memastikan bahwa investasi yang masuk nanti lebih commercially viable,” kata dia.
Dalam keterangan tertulisnya, ADB menyatakan tenggat pensiun dini PLTU Cirebon-1 itu masih dibahas seiring dengan negosiasi terkait dengan struktur pembiayaan final dari rencana tersebut. Adapun, PLTU itu telah memiliki kontrak operasi hingga 2042 mendatang.
Berdasarkan hitung-hitungan ADB, biaya pensiun dini PLTU Cirebon -1 berada di kisaran US$250 juta hingga US$300 juta. Kendati demikian, hitung-hitungan itu masih dalam tahap negosiasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional.
Manuver itu diperkirakan menelan investasi sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp89,3 triliun (asusmsi kurs Rp14.890). Kebijakan itu juga diambil untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik yang andil pada sejumlah sikap mendua PLN pada inisiatif hijau yang dimulai swasta.
Hanya saja, program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksikan bakal sulit dilakukan. Center for Global Sustainability University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$32,1 miliar atau setara dengan Rp475,4 triliun. Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
