PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi VI DPR RI pada Kamis (17/7) kemarin di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan rencana pengembangan pelabuhan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan efisien.
Kegiatan ini dihadiri oleh 19 anggota Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh H.M. Nasim Khan (Fraksi PKB), serta turut mendampingi Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Endra Gunawan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan infrastruktur Pelabuhan Merak, mengingat peran vital pelabuhan ini sebagai simpul konektivitas nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra.
“Komisi VI hadir tidak hanya untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik oleh BUMN. ASDP punya peran strategis dalam menjaga mobilitas dan kelancaran logistik nasional, dan kami mendukung penuh pengembangannya,” tegas Nasim.
Plt Asdep Jasa Logistik Kementerian BUMN, Endra Gunawan, menyoroti tantangan operasional Pelabuhan Merak yang kini menampung lebih dari 20 juta penumpang dan 5,2 juta kendaraan per tahun. Volume tersebut setara dengan 56% dari total trafik nasional ASDP, dan melonjak tajam saat musim puncak seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru. “Padahal kapasitas pelabuhan belum ideal untuk beban sebesar itu,” ujar Endra.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menambahkan bahwa lonjakan trafik saat arus mudik bisa mencapai lebih dari 40 ribu kendaraan per hari, dan ironisnya sekitar 30% di antaranya belum memiliki tiket saat tiba di pelabuhan. “Hal ini memicu antrean panjang yang tidak hanya berdampak pada layanan pelabuhan, tapi juga pada lalu lintas dan ketertiban di wilayah sekitar,” jelasnya.
Heru memaparkan bahwa ASDP telah menyusun rencana pengembangan kawasan pelabuhan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Terintegrasi Merak–Bakauheni, yang tercantum dalam Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2024. Rencana ini mencakup pembangunan bufferzone di KM 97, relokasi Stasiun KA Merak, pembangunan flyover, serta dermaga dengan sistem breakwater. Namun implementasinya masih mengalami hambatan karena keterbatasan koordinasi lintas sektor.
“Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari Komisi VI DPR RI agar proses pelaksanaan PSN ini dapat diakselerasi mengingat proyek ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga teknis,” ujar Heru.
Ia menekankan bahwa pengembangan Pelabuhan Merak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menutup kunjungan tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI H.M. Nasim Khan kembali menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung ASDP dalam memperkuat pelayanan publik. “Apa yang disampaikan Dirut ASDP menjadi catatan kami. Komisi VI akan terus membackup agar masyarakat bisa menikmati layanan penyeberangan yang lebih baik, aman, dan nyaman,” tutupnya.
ASDP meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor yang solid antara BUMN, regulator, dan legislatif adalah kunci untuk mewujudkan pelabuhan sebagai gerbang layanan publik yang modern dan andal.
