PT Krakatau International Port, anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tengah melakukan inovasi dalam rangka mendukung pemerintah dalam agenda transisi energi.
Terlebih, saat ini krisis energi sedang dihadapi masyarakat dunia pasca pandemi covid dan gejolak peperangan Russia dan Ukrania.
Sementara proses transisi energi Indonesia saat ini juga telah berjalan dengan roadmap Indonesia bebas karbon 2060 serta Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang menjadi pembahasan prioritas di DPR.
CEO PT Krakatau International Port Akbar Djohan mengatakan PT Krakatau Bandar Samudera terus berinovasi dalam rangka green energy.
Untuk diketahui, meski merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau Steel, PT Krakatau Bandar Samudera adalah badan usaha pelabuhan.
Krakatau Bandar Samudera saat ini terus membenahi diri dan senantiasa bertransformasi menjadi pelabuhan internasional yang ramah akan transisi energi.
“Kami saat ini menfokuskan tiga agenda utama dalam upaya transisi tersebut. Mendukung efisiensi BBM kapal melalui share side connection, pengendalian pencemaran melalui port reception facilities, upaya mengurangi emisi dengan renewable energy,” tuturnya dalam siaran pers, Kamis (22/9/2022).
Selain itu, juga dilakukan pendekatan penyelesaian dan penguatan empat bussines case dalam menghadapi krisis dan transisi energi saat ini.
“Empat pendekatan bisnis ini dapat menjadi tawaran solusi untuk pelaku usaha pelabuhan dalam menghadapi krisis dan transisi energi. Eksplorasi inovasi didukung dengan teknologi maju. Penyediaan aplikasi elektrifikasi berbagai peralatan dan perlengkapan. Kebijakan dan strategi bisnis serta fokus pada penguatan trafik kapal dan penguatan peralatan,” katanya.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menuturkan dengan transisi energi menuju EBT merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan energi yang memperhatikan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang.
“Kami mendukung KBS dalam ikut sertanya melakukan transisi energi karena perlu sekali adanya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung percepatan pengembangan EBT di Indonesia dari semua pihak. Kami juga saat ini sudah melakukan program pengembangan EBT dan program pendukung,” ucapnya.
Penguatan regulasi juga sangat diperlukan agar dapat menghasilkan regulasi yang komprenshif untuk menciptakan iklim pengembangan EBT yang berkelanjutan dan adil
SUmber Bisnis, edit koranbumn
