Tren pengembangan digital banking yang dilakukan perbankan saat ini akan membuka banyak kesempatan outsourcing atau alih daya di bidang teknologi informasi. Pasalnya, kerjasama outsourcing akan membuat biaya yang ditanggung bank lebih murah dalam melakukan sebuah inovasi secara lebih lincah.
Namun, kebijakan outsourcing di bidang teknologi informasi memunculkan berbagai resiko seperti resiko strategis, resiko operasi, resiko regulasi dan kepatuhan reputasi, dan resiko konsentrasi
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sepakat peluang kerjasama dengan pihak ketiga cukup besar di tengah era digital dan sharing ekonomi saat ini. Untuk memitigasi resiko dari kerjasama outsourcing, Indra Utoyo Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI mengatakan, pihaknya menerapkan berbagai governance dan standar-standar industri yang berlaku.
Pertama, BRI melakukan penilaian risiko pihak ketiga (third party risk assessment). “Kedua, berbagai proses yang melibatkan outsourcing dipastikan sesuai dengan governance dan tata kelola yang ada seperti adanya access security, Non Disclosure Agreement (NDA) dan MoP (Method of Procedure),” kata Indra
Ketiga, dalam pengembangan sistem IT, BRI menerapkan governance melalui proses DevSecOps yang mengikuti standar Systems development life cycle (SDLC) dengan berbagai mitigasi risiko yang melekat pada setiap proses nya.
Indra menambahkan, saat ini, BRI telah melakukan beberapa kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan layanan digitalnya, khususnya dalam rangka masuk ke dalam ekosistem-ekosistem di luar perbankan yang membutuhkan solusi terintegrasi secara digital.
Triyono Gani Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital mengatakan, saat ini tengah berlangsung era ekonomi berbagi dimana misalnya perusahaan yang tidak memiliki ojek tetapi bisa menjadi perusahaan transportasi. Itu juga sudah berlaku di industri keuangan dan itu dilakukan lewat outsourcing sehingga ke depan outsourcing akan jadi tren di perbankan agar bisa bergerak lincah.
Hanya saja, lanjutnya, OJK menekankan pada perbankan untuk mengedepankan managemen resikonya, mulai dari bagaimana memilih vendor dan bagaimana melindungi datanya. “OJK sudah punya peraturan dalam menghadapi perkembangan digital, termasuk outsourcing misalnya melalui POJK Management Resiko Teknologi Informasi,” kata Triyono.
Sumber Kontan, edit koranbumn
