Pemerintah telah menetapkan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Selasa (16/2). Lembaga yang dinamai Indonesia Investment Authority (INA) ini telah menyusun daftar proyek yang akan dibiayai melalui investasi asing atau foreign direct investment (FDI).
Direktur Utama INA Ridha DM Wirakusumah mengatakan fokus utama INA di tahun pertama yakni mengerjakan proyek infrastruktur antara lain toll roads, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur di sektor jasa lainnya.
“Yang ingin saya sampaikan memang pertama-tama adalah sektor infrastruktur. Itu banyak sekali, walau saya tidak bisa ungkapkan dulu yang mana. Di pipeline kami sih banyak sekali. Tol yang akan kita jalankan dulu, baru nanti sisanya,” ungkap Ridha di Kompleks Instana Kepresidenan, Selasa (16/2).
Kata Ridha proyek infrastruktur terutama jalan tol punya multiplier effect besar terhadap perekonomian. Sehingga, diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi mulai tahun ini. Dus, INA bisa ikut mendorong laju ekonomi 2021 sebagaimana target pemerintah di level 5% year on year (yoy).
Adapun selain infrastruktur, ke depan INA akan mengembangkan sektor potensial lainnya seperti kesehatan, pariwisata, serta sektor potensial lainnya. “Tentunya kita akan melihat secara seksama untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu betul-betul bisa membawa good for us and also for our co-investors,” ucap Ridha.
Dari sisi permodalan, INA akan mengantongi dana awal sebesar Rp 75 triliun di tahun ini. Angka tersebut terdiri dari Rp 30 triliun cash yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan APBN Tahun Anggaran 2021. Sisanya, berupa inbreng saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan modal awal tersebut, INA menargetkan FDI yang akan terkumpul sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 280 triliun dalam satu hingga dua tahun ke depan. Modal asing tersebut masuk dalam dua skema yakni master fund dan thematic fund yang akan dibagi sesuai dengan bidang investasi.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan sovereign wealth fund (SWF) di banyak negara mayoritas menggunakan investasi asing untuk sektor telekomunikasi dan informasi, serta sektor keuangan. Sebab, kedua sektor itu menguntungkan, serta punya prospek pertumbuhan sektor yang menjanjikan.
“Uang yang dikelola untuk infrastruktur dalam model SWF di negara lain biasanya hanya sekitar 7% dari total dana yang dihimpun. Karena, sektor infrastruktur punya ketergantungan terhadap sektor lain,” kata Tauhid
Kata Tauhid, jika fokus INA adalah membangun tol road di Sumatera atau Kalimantan, maka investor akan buntung. Sebab, industrialisasi di dua pulau tersebut belum sebesar di Jawa. Sehinga, jalan tol yang dibangun hanya akan dimanfaatkan sebagai lalu lintas masyarakat sekitar.
“Sumatra dan Kalimantan, secara financial belum punya multiplier ekonomi yang besar, paling-paling hanya mengandalkan industri berbasis pertanian, pun ini belum berkembang. Harus ada pusat industri yang besar dan banyak sektor, kalau itu tidak terjadi maka investor akan rugi,” kata Tauhid.
Namun demikian, Tauhid menilai investor akan untuk bila fokus INA yakni jalan tol di jalur selatan-Jawa yang menghubungkan dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Selain mobilitas penduduk Jawa yang padat, ekonomi di Jawa merupakan yang terbesar di antara pulau lain.
“Kalau membangun tol roads di Jawa maka masih layak dan bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, terlebih di Selatan Jawa memang butuh didorong lagi ekonominya,” ucap Tauhid.
Akan tetapi, Tauhid mengatakan proyek infrastruktur sebaiknya tetap dibiayai oleh APBN, sebab sektor ini sangat riskan bagi investor asing dan pemerintah. “Kalau lewat INA nanti yang tanggung risikonya INA sendiri. Sementara sebetulnya pemerintah sudah menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek infrastruktur yang risikonya ditanggung kedua belah pihak,” ujar Tauhid.
Sumber KOntan, edit koranbumn
