Sejumlah perusahaan pelat merah atau BUMN masih harus berhadapan dengan kewajiban (liabilitas) yang menggunung, tak terkecuali PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Berdasarkan laporan keuangan 2020, PLN mencatat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar 0,64% (yoy) dari Rp 496,37 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 499,58 triliun di tahun 2020. Beruntung, liabilitas jangka pendek PLN menyusut 6,05% (yoy) dari Rp 159,29 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 149,65 triliun di tahun 2020.
Alhasil, total liabilitas PLN pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 649,24 triliun atau lebih rendah 0,98% (yoy) dibandingkan liabilitas perusahaan ini di tahun 2019 sebesar Rp 655,67 triliun. Hanya memang, jumlah tersebut masih tergolong besar.
Vice President Public Relations PLN Arsyadani Ghana Akmalaputri menjelaskan, kenaikan liabilitas jangka panjang PLN di 2020 disebabkan kenaikan utang sewa akibat implementasi PSAK 73 dan perubahan pendapatan biaya penyambungan sehubungan dengan implementasi PSAK 72 di tahun lalu.
“Dalam konteks pengelolaan utang (interest bearing debt), saldo utang jangka panjang PLN tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019,” tutur dia, Kamis (3/6).
Terkait pengelolaan utang, manajemen PLN selalu mempertimbangkan penggunaan utang secara hati-hati dan proporsional untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, baik bunga pinjaman dan pelunasan pokok pinjaman hingga debt covenant yang ada dengan memperhatikan likuiditas perusahaan itu sendiri.
Arsya melanjutkan, kebijakan pendanaan PLN tidak terbatas pada salah satu sumber pendanaan yang ada. Pemilihan pendanaan PLN berasal dari berbagai macam sumber dengan memperhatikan tingkat biaya pinjaman (cost of fund), tenor, denominasi, ukuran, serta kebutuhan disburse investasi perusahaan.
“PLN selalu mempertimbangkan kondisi pasar uang dan utamanya memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan,” tandas dia.
Sumber Kontan, edit koranbumn
