Dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap 3 sudah mulai dicairkan pemerintah.
Ada dua cara Anda bisa mencairkan dana sebesar Rp600.000 tersebut.
Pertama di Bank Himbara yang ditunjuk pemerintah, dan juga di kantor pos terdekat dengan tempat tinggal Anda.
Jika Anda termasuk penerima dana BSU tersebut, berikut cara mencairkan dana BSU di bank Himbara dan kantor pos agar tidak salah.
Cara mencairkan BSU 2022 di Bank Himbara
Penyaluran BSU 2022 akan didahulukan kepada para pekerja yang sudah lebih dulu menggunakan rekening Bank Himbara.
Adapun daftar anggota Bank HIMBARA yang dimaksudkan antara lain Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN.
Anda bisa mencairkan BLT subsidi gaji 2022 dengan cara berikut ini:
Jika sudah memiliki rekening dari Bank Himbara maka bisa cek ke ATM dengan cara klik cek saldo pada mesin ATM
Anda bisa melihat mutasi pengiriman dengan mencetak rekening koran atau mencetak mutasi dari mesin ATM Bank Himbara
Datangi langsung teller Bank HIMBARA yang menjadi penyalur BSU 2022 untuk mengambil langsung uang cash Anda
Tarik dana BSU Anda melalui ATM bank Himbara
Cara Mencairkan BSU 2022 di kantor pos
1. Pastikan pekerja menerima undangan dari pemerintah desa atau RT/RW
2. Datang ke Kantor Pos yang tertera dalam surat undangan undangan
3. Tunjukkan KTP asli
4. Bantuan Rp600.000 akan diberikan secara langsung oleh petugas.
Dokumen wajib untuk mencairkan dana BSU 2022
Para pekerja dapat mencairkan BLT subsidi gaji 2022 kalau memiliki dokumen-dokumen pelengkap sebagai berikut:
e-KTP
Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
NPWP
Tanda bukti sebagai penerima BLT Subsidi gaji 2022 yang dapat dibuka di akun kemnaker.go.id atau melalui email Anda.
Berikut ini syarat, cara cek penerima dan cara mencairkan BSU 2022:
1. WNI dibuktikan dengan KTP
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022
3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah
4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri
5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro
Sumber Bisnis, edit koranbumn
