Menurut Purbaya, kementeriannya selama ini selalu mengucurkan subsidi kredit dari APBN kepada lembaga pembiayaan tetapi hasilnya tidak jelas.
“Kami sedang diskusi dan menanyakan ke Danantara apakah mereka bisa jual salah satu unitnya atau tidak. Daripada saya assign ke BRI dan hasilnya kadang-kadang enggak jelas, lebih baik saya ambil alih dan saya langsung yang tanggung jawab, tetapi kelihatannya masih alot diskusinya,” ujarnya kepada Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Usai rapat, Purbaya lalu mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari Danantara terkait dengan tawaran Kemenkeu. Dia menginginkan agar penyaluran program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif, seperti contohnya kredit usaha rakyat (KUR).
“Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tetapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara. Jadi, rencana saya akan pakai itu kalau dikasih, sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah. nanti BRI saya mau beli kalau perlu,” ujarnya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan, setiap tahunnya otoritas fiskal mengucurkan hampir Rp40 triliun untuk subsidi bunga KUR ke perbankan. Dia menilai penyaluran akan lebih efektif setiap tahunnya apabila Kemenkeu memiliki unit langsung di bawahnya yang bertugas sebagai penyalur.
Apabila Kemenkeu memiliki lembaga penyalur kredit seperti PNM langsung di bawahnya, alokasi subsidi setiap tahunnya dalam empat tahun saja bisa setara dengan satu bank kecil bermodalkan total Rp160 triliun.
Purbaya pun mengeklaim dengan kepemilikan lembaga penyalur KUR sendiri di bawah Kemenkeu, realisasinya langsung ke nasabah bisa lebih baik.
“Dan uang saya enggak hilang setiap tahun Rp40 triliun. Saya berpikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Saya mau beli dari Danantara, kalau enggak ngasih kami naikin aja pajak dia,” terang pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Danantara.
Mantan ekonom Danareksa itu menilai sumber daya manusia (SDM) di PNM sudah memadai. Oleh sebab itu, dia lebih mempertimbangkan opsi tersebut dibandingkan membuat special mission vehicle (SMV) baru lagi di bawah Kemenkeu.
Purbaya mengaku sudah beberapa kali berdiskusi dengan Danantara, namun belum kunjung mencapai kesepakatan. Dia tengah berpikir apabila memungkinkan bagi Kemenkeu untuk menukar PNM dengan salah satu SMV Kemenkeu, yakni Geodipa yang bergerak di bidang geothermal.
“Kalau perlu saya tukar dengan Geodipa. Saya punya kan perusahaan Geodipa itu yang geothermal. Saya mau tukar tadinya sama mereka. Belum ada penawaran, sedang dihitung, tetapi masih diskusi ya. Belum pasti, nih,” pungkasnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
