Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN dalam membantu kementerian dan lembaga lain. Terlebih dalam situasi sulit saat ini.
“Tentu kita sama, kita sepakat jangan pernah lelah, baik yang ada di komisi VI DPR atau kami di Kementerian BUMN untuk menolong rakyat yang tentu sedang prihatin dalam penanganan covid dan membantu mereka,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).
Erick mengatakan situasi saat ini memang tidak mudah bagi BUMN yang mayoritas terdampak pandemi. Kendati begitu, Erick menekankan BUMN untuk tetap semangat dan berjuang dalam membantu kementerian atau lembaga lain terkait penanganan pandemi.
“Sejak awal, sesuai dorongan Komisi VI, kami selalu mendukung kegiatan kegiatan kementerian lain dalam penanganan covdi-19, walaupun kadang-kadang mohon maaf, persepsi yang terbentuk seakan-akan kita mengambil alih,” ucap Erick.
Erick mengatakan tidak pernah ada niat sedikit pun bagi Kementerian BUMN dan BUMN mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga lain. Erick mengatakan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN selalu berjalan dalam koridor tupoksi yang sudah ditetapkan.
“Kita ingin mendukung semua kementerian apalagi yang hari ini terkait covid-19 apakah dulu awal-awal lakukan bersama pembangunan RS, wisma atlet, pengadaan obat, dan pengadaan vaksinasi,” ungkap Erick.
Erick menyampaikan BUMN juga berkomitmen membantu ketersediaan obat-obat penanganan covid-19. Menurut Erick, perkembangan penggunaan obat berjalan begitu dinamis. Erick mencontohkan Favipiravir yang sebelumnya diperuntukan bagi pasien dengan gejala sedang dan berat saat ini dapat diberikan kepada pasien yang baru saja terpapar virus covid-19.
“Oleh karena itu, kami kemarin melakukan dukungan kepada Kementerian Kesehatan dan lain-lain dengan inisasi memastikan keadaan obat, apakah Oseltamivir yang alhamdulilah masih ada, tapi juga Remdesivir yang kita kesulitan dapatkan bahan baku itu ketika India sedang lockdown, jadi cari alternatif ke negara lain,” ungkap Erick.
Erick bersyukur Favipiravir saat ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan yang mana bisa diakses masyarakat, sebelumnya BUMN hanya mengirimkan Favipiravir untuk Kemenkes.
“Hal-hal ini yang sangat kita perlukan sinkronisasi, kami minta tolong Komisi VI yang memiliki hubungan baik dengan komisi lainnya. Jadi kemudahan-kemudahan dalam kondisi darurat jadi terobosan bersama tanpa menyalahi dasar-dasar medis atau dalam melakukan hal ini sesuai SOP,” kata Erick.
Sumber Republika, edit koranbumn
