Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar pada Minggu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor perbankan. Sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, serta penguatan kinerja perbankan.
“Seperti kita ketahui, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis (27/3).
Menteri BUMN menambahkan bahwa RUPS Himbara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara. Meski demikian, ia menilai masih terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.
“Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar. Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif, yHimbaracermin dari pergerakan saham yang menunjukkan tren penguatan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengelola BUMN secara lebih transparan dan akuntabel,” jelas Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Erick menegaskan pentingnya peran wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Himbara dapat dijaga kepentingannya dan sekaligus menjaga transparansi di sektor perbankan.
“Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Namun demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” tambahnya.
