Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan realisasi fisik anggaran tahun ini sudah mencapai 75,02 persen. Sementara itu, untuk realisasi keuangan sudah sekitar 73,05 persen.
Dari dokumen bahan informasi Rapat Kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR RI, diketahui realisasi anggaran yang mencapai Rp64,16 triliun dari total anggaran tahun ini yang senilai Rp87,83 triliun.
Bila dilihat secara rinci, unit organisasi dengan realisasi anggaran paling tinggi yaitu Direktorat Jenderal Perumahan dengan besar 80,46 persen, kemudian Direktorat Sumber Daya Air sebesar 74,9 persen, lalu Direktorat Jenderal Bina Marga dengan realisasi 72,44 persen.
Sementara itu realisasi anggaran terendah yakni pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 27,74 persen, lalu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 53,21 persen, serta Inspektorat Jenderal PUPR dengan realisasi 54,19 persen.
Adapun beberapa program prioritas pembangunan di Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 terdiri dari beberapa bidang, diantaranya sumber daya air berupa 46 unit bendungan ongoing atau lanjutan, 60 embung, 11.236 hektare pembangunan daerah irigasi, 58.130 hektare rehabilitasi jaringan irigasi, 2,53 meter/detik ketersediaan air baku, serta 108 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Selanjutnya bidang konektivitas jalan dan jembatan, yaitu 392 km pembangunan jalan tol, 837 km pembangunan jalan baru, 20.022 meter pembangunan jembatan, serta 2.815 pembangunan flyover atau underpass.
Pada bidang permukiman, program pembangunan tahun ini meliputi 1.874 liter/detik SPAM, 607.139 kepala keluarga pengelolaan air limbah, 1.441.372 kepala keluarga penanganan sampah, 1.221 hektare penanganan kawasan kumuh, 10 kawasan pembangunan lintas batas negara terpadu, serta 1.237 unit pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga (termasuk PON) dan pasar.
Lalu bidang perumahan berupa 1.171 unit rumah susun, 956 unit rumah khusus, 233.214 unit rumah swadaya, dan 8.500 unit prasarana, sarana, utilitas umum.
Di bidang sumber daya manusia, program yang dijalankan yakni pelatihan bagi 8.100 aparatur sipil negara, serta 450 mahasiswa politeknik PUPR.
Kemudian pada bidang pengembangan jasa konstruksi, programnya berupa pelatihan dan sertifikasi bagi 65.900 orang tenaga kerja konstruksi, serta program vokasional untuk 48.000 orang. Program kerja ini dilaksanakan oleh 7 balai jasa konstruksi wilayah yang melayani 34 provinsi di Indonesia.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
