Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara bersama memberikan “kado” kepada UMKM pada perayaan hari kemerdekaan ke-75 R1epublik Indonesia. Pasar Digital (PaDi) UMKM dari Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari LKPP, dan Laman UKM dari Kemenkop UKM secara resmi di-launching bersama oleh tiga instansi tersebut di Auditorium 3 Plaza Mandiri Jakarta yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, secara daring dari lokasi berbeda.
Banyak hal berbeda dalam konsep perayaan HUT RI yang mengusung tema 75 tahun Indonesia Maju ini, karena situasi pandemi Covid-19 “memaksa” acara dilaksanakan dengan protokol Covid-19 yang sebagian menggunakan sarana virtual namun tanpa mengurangi khidmat jalannya perayaan. Rangkaian seremonial juga sarat makna dalam upaya pemulihan UMKM di tengah pandemi, mengingat peranan UMKM dalam kontribusi nasional cukup signifikan dan oleh karenanya UMKM perlu didorong untuk segera bangkit.
Baik PaDi UMKM, Bela Pengadaan, maupun Laman UKM diharapkan mampu mendorong transaksi belanja Pemerintah maupun BUMN khususnya kepada UMKM. Hal ini juga didorong oleh Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan sejak 14 Mei 2020 dan telah dimulai berbagai program dua mingguan secara kontinyu hingga akhir Desember 2020 yang melibatkan beberapa Kementerian, Lembaga, OJK, BI, swasta, dan pelaku e-commerce. Melalui Gernas BBI utamanya akan mendorong masyarakat untuk bangga mengkonsumsi buatan Indonesia, serta mendorong UMKM terbiasa dengan pemasaran online. Program-program dimaksud selaras dengan himbauan Presiden untuk mendorong belanja negara guna menghindari resesi ekonomi.
“Dengan peningkatan belanja khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat. Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui PaDi UMKM ini. Ditambah lagi jika platform tersebut dikoneksikan dengan Bela Pengadaan dan Laman UKM, maka saya yakin akan semakin memperluas ekosistem bagi UMKM,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa PaDi UMKM merupakan sebuah ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN, sehingga memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan transaksi dari BUMN serta kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dari BUMN. Platform ini juga akan mendorong terciptanya efisiensi dan transparansi khususnya di lingkungan BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan Bela Pengadaan, juga merupakan suatu sarana untuk memberi peluang bagi UKM dalam mendapatkan permintaan belanja dari Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga termasuk Pemerintah Daerah.
Selanjutnya melalui Laman UKM di portal Pengadaan Nasional, seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah maupun swasta dapat memonitor dan mencari informasi mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Disamping itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi atas diluncurkanya PaDi UMKM dari Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari LKPP dan Laman UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM. “Ini merupakan bukti nyata bentuk keberpihakan pemerintah kepada UKM agar bisa memperluas pasar sekaligus belajar untuk bisa lebih professional atau NAIK KELAS dari segi kualitas dan pengelolaan usaha,” ujar MenkopUKM Teten masduki.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menambahkan, “pemerintah akan terus berupaya mendorong pelaku UMKM untuk siap dan terdaftar sebagai penyedia dengan mengkurasi pelaku UMKM yang siap melalui Pelatihan dan Pendampingan, fasilitasi standardisasi global, dan fasilitasi dukungan akses pembiayaan,” Tutup MenkopUKM Teten Masduki.
PaDi UMKM
Meskipun PaDi UMKM saat ini baru merupakan piloting terbatas pada 9 BUMN yaitu Telkom, Pertamina, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, PP, BRI, Pegadaian, dan PNM, namun belanja BUMN pada UMKM juga tetap akan didorong melalui sarana di luar PaDi UMKM. “Saya ingin dimulai dulu dengan 9 BUMN ini dan kita lihat 2-3 bulan ke depan. Kita lakukan evaluasi dan jika hasilnya baik, akan kita perluas implementasinya pada BUMN lainnya. Karena saya ingin semua dimulai secara baik,” ujar Erick Thohir.
PaDi UMKM merupakan ekosistem yang disediakan BUMN untuk UMKM, hampir keseluruhan prosesnya melibatkan BUMN. Proses transaksi pembayaran belanja di PaDi UMKM dapat menggunakan virtual account yang disediakan oleh Bank Himbara. Dan kedepan keterlibatan Bank Himbara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN juga akan diperkuat dalam hal pemberian pembiayaan kepada UMKM melalui PaDi UMKM, dimana dalam proses piloting saat ini baru sebatas oleh Bank BRI, Pegadaian, dan PNM.
Belanja BUMN pada UMKM ditekankan untuk mengutamakan pada produk hasil karya dalam negeri atau produk yang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya relatif tinggi. Hal ini juga didukung dengan kualitas produk dalam negeri yang saat ini sudah jauh lebih baik.
Di samping meluncurkan PaDi UMKM, BUMN sebagai agent of development juga turut mendukung kelancaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya dengan menyalurkan kredit modal kerja, subsidi bunga, serta program penjaminan kredit guna pemulihan dunia usaha utamanya UMKM akibat dampak pandemi Covid-19. “Semua itu ditujukan agar UMKM bangkit, dan ini adalah sebagian quick wins wujud nyata BUMN Untuk Indonesia,” tambah Erick.
Bela Pengadaan dan Laman UKM
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, besarnya potensi nilai belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui proses PBJP yang menghasilkan value for money, menuntut kemudahan, transparansi, kenyamanan, dan akuntabilitas para pelaku pengadaan. Untuk itu LKPP terus melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembuatan Aplikasi Bela Pengadaa.
Aplikasi Bela Pengadaan dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) per paket pengadaan/transaksi.
LKPP telah mengundang seluruh pelaku usaha e-Marketplace (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan Aplikasi Bela Pengadaan ini. Hingga Rabu, 12 Agustus 2020, sebanyak 6 (enam) e-Marketplace telah bergabung dalam Aplikasi Bela Pengadaan, yaitu Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan Shopee.
“Aplikasi Bela Pengadaan akan terus kami kembangkan dan kami perluas daya manfaatnya melalui integrasi dengan aplikasi pengadaan yang telah dikembangkan oleh K/L/PD dan BUMN yang menyediakan fitur khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil.” ujar Roni.
Selain dibangun Aplikasi Bela Pengadaan, untuk mendorong UMKM terlibat dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, LKPP menyediakan Laman UKM pada portal Pengadaan Nasional. “Dalam Laman UKM tersedia informasi tentang jumlah pelaku Usaha Kecil, potensi nilai belanja pengadaan untuk Usaha Kecil, dan jenis komoditas pada katalog elektronik yang dijual oleh Usaha Kecil. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh pelaku UMKM dengan mudah.” Pungkas Roni
Sumber Kementerian BUMN, Detik edit koranbumn
