Nama PT PANN atau PT Pengembangan Armada Niaga Nasional menjadi buah bibir belakangan ini karena tiba-tiba menjadi salah satu penerima penyertaan modal negara (PMN) tahun 2020.
PT PANN bakal menerima PMN sebesar Rp3,76 triliun dalam bentuk non tunai. Jumlah tersebut merupakan konversi atas utang pokok perseroan kepada negara dari dua service level agreement (SLA) tahun 1994 silam.
Direktur Utama PT PANN Hery Soegiarso Soewandy menjelaskan PT PANN sudah berdiri hampir 50 tahun yang lalu, tepatnya sejak 1974 sebagai perusahaan pembiayaan kapal niaga di Indonesia.
Menurutnya, dulu perseroan yang berkantor di Cikini ini berbentuk perusahaan multifinance dan terlibat dalam pembiayaan lebih dari 300 kapal. Namun, situasi perseroan mulai berubah sejak tahun 1994.
Pada akhir tahun tersebut, PT PANN diberikan tugas oleh negara untuk menjembatani program kerja sama antara Indonesia dengan dua negara, yakni Jerman dan Spanyol.
Kedua transaksi itu berbentuk pinjaman dalam bentuk 10 unit pesawat Boeing 737 dan 31 unit kapal ikan dengan nilai proyek masing-masing US$89,6 juta dan US$182 juta. Adapun kesepuluh pesawat itu diberikan kepada Merpati (3 unit), Sempati (3 unit), Mandala (2 unit), dan Bouraq (2 unit).
Sayangnya, sebelum sempat melunasi pinjaman tersebut keempat maskapai pelat merah itu kepalang jatuh. Belum lagi mengenai proyek 31 kapal ikan yang hanya terealisasi 14 kapal dan akhirnya tak terjual karena harganya tak sesuai pasaran.
“Ini memang bukan core business PANN, sejujurnya pesawat kami tidak punya kompetensinya, untuk kapal bisnis kami itu kapal armada niaga, bukan kapal ikan,” tutur Hery dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020) malam.
Walhasil, sejak itu likuiditas perseroan terganggu apalagi PANN sudah mengeluarkan uang untung mencicil pinjaman tersebut sekitar US$34 juta, ditambah uang untuk ekskalasi harga Rp126 miliar dan administrasi bank Rp23 miliar.
Menurut Hery, kala itu pemerintah menjanjikan akan menambah modal PANN dari yang semula Rp45 miliar menjadi Rp500 miliar. Namun hal tersebut tak kunjung direalisasikan hingga saat ini.
“Makanya sampai saat ini kami kesulitas likuidasi karena tergerus oleh [transaksi] saat itu,” imbuh Hery.
Kondisi keuangan perseroan terus tergerus akhirnya mencapai level negative liquidity pada 2004. Kemudian pada 2006 perseroan meminta Kementerian Keuangan untuk menyetop bunga utang tapi tetap dibukan berdasarkan kurs saat itu yakni Rp9.020.
Di tahun yang sama pula perseroan meminta untuk restukturisasi dan baru dikabulkan pada 2013. Adapun restrukturisasi yang disetujui adalah PANN harus meminta konversi pinjaman tersebut yang mana angkanya telah membengkak dari US$271 menjadi US$461.
“Karena bunga dan denda bunga tetap dikenakan kepada PANN, padahal hasilnya tidak pernah balik dari masing-masing program,” tutur Hery.
Maka dari itu, tambahnya, PANN mengajukan konversi agar perseroan dapat kembali berjalan sesuai dengan inti bisnisnya yakni di bidang pembiayaan kapal niaga atau pembiayaan sektor maritim.
Di sisi lain, Hery menyebut saat ini sebenarnya kondisi perusahaan masih berjalan baik meski dengan awak yang sangat minim. Untuk jajaran direksi saja, Hery merupakan satu-satunya direksi yang menjalankan PANN.
Sementara untuk level di bawahnya, dia menyatakan PANN saat ini memiliki 21 orang karyawan di induk perusahaan dan 26 karyawan di anak perusahaannya. Dengan demikian, secara total PANN hanya memiliki awak 58 orang.
“Meski cuma sendiri saya jadi direksi, tapi alhamdulilah saya tidak kesepian,” selorohnya.
Adapun untuk biaya operasional perusahaan selama ini, PANN mengandalkan pemasukan dari dua hotel yang dikelolanya. Hotel yang berada di Bandung dan Surabaya ini merupakan aset sitaan ketika PANN masih berbentuk perusahaan multifinance.
Jika pemutihan utang melalui konversi PMN tersebut terealisasi, Hery optimistis PANN bakal kembali sehat dan kembali menjalankan bisnis utamanya. Dia bahkan berencana menjual aset hotel untuk tambahan modal kerja perseroan.
“Untuk hotel bisa dijual dan dijadikan modal kerja. Itu akan lebih enak, at zero cost buat kami dan bisa fokus ke core business kami,” tukasnya.
Dia juga mengaku cukup optimistis perusahaannya tak menjadi salah satu BUMN yang bakal dilikuidasi oleh pemerintah. Sebab menurutnya pembiayaan untuk kapal merupakan bisnis yang spesifik dan tak semua perusahaan dapat menanganinya.
Hery mengatakan PT PANN merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki manajemen perkapalan secara end-to-end, mulai dari kenavigasian hingga sertifikasi sehingga akan bisnisnya masih memiliki prospek yang baik.
“Pembiayaan kapal itu jumlahnya besar, waktunya panjang. Kalau tidak menanganinya dengan baik—misalnya bank membiayai kapal—umumnya hancur. Dan kami punya ship management yang sangat kami banggakan,” ujar dia.
Adapun untuk saat ini, PT PANN masih terlibat dalam pembiayaan 17 unit kapal yang terdiri dari berbagai macam jenis mulai dari kapal tanker hingga anker handing ship, dengan total outstanding Rp408 miliar.
“Sekarang memang hanya 17, tapi dulu ada 300an. Kami tidak bisa funding karena negative liquidity tadi. Setelah ini mungkin akan bertambah lagi,” tutup Hery.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
