Pembentukan Holding BUMN untuk memberdayakan usaha ultra mikro (UMi) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai mendesak. Integrasi BUMN ini dinilai bermanfaat agar terciptanya efisiensi bagi BUMN.
Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Pegadaia, Kuswiyoto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (8/2). Menurutnya integrasi BUMN ini akan membuat perusahaan pelat merah itu lebih efisien.
“Beberapa hal yang kita lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp 200 juta, kalau 2.000 outlet berarti (hemat) Rp 400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak,” ujar Kuswiyoto dalam keterangannya.
Menurut Kuswiyoto, unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.
Melalui integrasi UMi dan UMKM, jangkauan kerja Pegadaian dipastikan meluas. Hal ini akan membantu pemerintah memberantas keberadaan rentenir di daerah. Karena itu, ia bilang, penetrasi ini bisa dilakukan secara hemat, karena Pegadaian hanya perlu menempatkan satu orang pekerjanya di kantor-kantor BRI di pelosok.
“Dengan begitu jangkauan kami kepada masyarakat di bawah akan jauh lebih bagus, yang sebelumnya mereka pinjam ke rentenir kami upayakan mereka bisa beralih ke Pegadaian. Jadi sudah ada 75 outlet BRI sekarang piloting, kami tempatkan tenaga kami di sana. Bisnisnya kami nanti tetap, kultur tetap, yang disinergikan hanya bisnisnya. Intinya Pegadaian sangat oke dengan adanya holding ini, dan beberapa karyawan kami belum ngeh saja, masih ada yang protes, memang kami kurang sosialisasi jadi mungkin sosialisasi harus terus menerus kami lakukan,” paparnya.
Hal senada juga dikatakan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi. Ia menuturkan, integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah ketiga perusahaan yang akan terlibat. Menurutnya, ada banyak nilai tambah dan potensi yang terbuka dengan masuknya PNM dalam ekosistem pengembangan UMi dan UMKM bersama Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Arief memastikan integrasi usaha ini tidak akan berdampak pada PHK dan penutupan kantor PNM di daerah. Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
“Sebetulnya bukan biaya bunga yang tinggi di kami, tapi biaya servis. Kami setiap minggu bertemu (nasabah), mereka kami manjakan tak perlu ke cabang untuk bayar angsuran, tidak kena biaya transaksi, sehingga bunga kami muncul angka segitu (sekitar 25 persen per tahun). Untuk itu, sejalan peningkatan plafon mereka, kami sudah bisa menurunkan 6 persen jadi 19 persen (bunga) untuk debitur di atas Rp5 juta. Harapannya setelah bersama dalam ekosistem UMi ini harus ada penurunan signifikan,” ujar Arief.
Selain menurunkan biaya produk bagi pelaku usaha kecil, pembentukan holding juga disebutnya akan membantu PNM mengembangkan sistem digital untuk melayani nasabah. Menurut Arief, dari 7,8 juta nasabah PNM per Desember 2020, hanya ada 1 juta orang yang memiliki telepon genggam. Dari jumlah itu, hanya 65 persen nasabah yang memiliki smartphone.
“Kalau jadi dengan BRI dan pegadaian mungkin ada skema IT yang bisa dipakai dan itu menjadi bagian investasi dari BRI, itu mengurangi (biaya) dan (mendorong) efisiensinya,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus.
“Saat ini baru proses layanan kami yang kami digitalisasi. Sekarang di lapangan ada hampir 42 ribu (pegawai PNM) yang langsung berhadapan dengan nasabah dan menggunakan gadget. Jadi arahnya nanti ke sana, kami tak perlu bangun sendiri infrastruktur IT dan bisa menggunakan apa yang sudah dimiliki BRI. Per hari ini sebagian besar, 95% (pinjaman) masih kami bayarkan tunai. Nasabah yang transfer via bank adalah yang sudah naik kelas, (memiliki pinjaman) di atas Rp 5 juta. Ini cerita panjang dan perjuangannya masih harus terus kami lakukan agar mereka bisa naik kelas,” ujar Arief.
Sumber Kontan, edit koranbumn
