Sementara kebutuhan dana sisanya sekitar Rp2 triliun, akan berasal dari PMN pada 2024 maupun dari pembiayaan mandiri dari Pelni.
“Yang Rp1,5 triliun kan sudah kami dapatkan dari PMN 2024, kemudian yang PMN 2025 ini Rp2,5 triliun, yang Rp500 miliar dari self-financing Pelni,” tuturnya kepada wartawan, dikutip pada Kamis (11/12/2025).
Anda, sapaannya, menyampaikan bahwa pengadaan tiga kapal baru ini disiapkan untuk menggantikan kapal yang sudah tua. Dengan demikian, tidak menambah total kapal yang dimiliki Pelni.
Kapal baru tersebut diharapkan dapat rampung dan mulai beroperasi pada semester I/2029. Dengan kata lain, masyarakat masih perlu menunggu sekitar empat tahun untuk menikmati berlayar dengan kapal baru Pelni.
Selain tiga kapal, Anda menyampaikan, pihaknya juga berencana melakukan pengadaan enam kapal baru yang akan diajukan pada 2029 mendatang. Sementara kajiannya mulai dilakukan pada tahun ini.
Pembangunan tiga kapal baru ini nantinya akan berkapasitas 1.000 orang, lebih kecil dari kapal yang sebelumnya berkapasitas 2.000 orang.
Anda menjelaskan, hal ini karena menyesuaikan skema pelayaran yang akan dilakukan, yakni fokus kepada hub and spoke agar frekuensi kapal ke wilayah kepulauan dapat meningkat.
“Supaya frekuensi daripada kunjungan kapal-kapal kami yang sekarang ini 2 minggu menjadi lebih sering lagi. Harapannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah kepulauan,” jelasnya.
Sebagai informasi, dana PMN tersebut akan digunakan untuk mengganti tiga unit kapal penumpang Pelni yang telah berusia lanjut, yaitu KM Umsini, KM Lawit dan KM Tidar.
KM Umsini buatan Jerman tahun 1985 kini berusia 40 tahun. KM Umsini saat ini sedang menjalani perbaikan di Surabaya setelah mengalami insiden kebakaran di Makassar pada 2024. KM Umsini diperkirakan akan kembali beroperasi pada kuartal II/2026.
Kapal lainnya yang akan diganti yaitu KM Lawit dibuat pada tahun 1987 dan telah berusia 38 tahun.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyetujui suntikan modal berupa PMN 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga, meskipun telah ada Danantara.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyebut PMN dari APBN tetap disuntikkan ke BUMN kendati sudah berada di bawah Danantara, khusus untuk BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah saja. Artinya, BUMN yang menjalankan fungsi public service obligation (PSO) akan tetap bisa mendapatkan dukungan BUMN.
“PMN-nya lebih karena PSO, karena di undang-undangnya kan setiap penugasan kepada Danantara itu dibiayai oleh pemerintah karena ini bentuknya adalah PSO, penugasan, sehingga didanai pemerintah. Tetapi di luar itu, kalau perbaikan perusahaan itu dilakukan oleh Danantara,” terang Dony usai rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
