Pembentukan holding BUMN ultra mikro akan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sebab, mereka bisa mengenal beragam produk keuangan dari lembaga formal.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Nugraha Mansury mengatakan, kebutuhan pelaku usaha ultra mikro sejatinya tidak sebatas pada produk pembiayaan. Padahal ada berbagai produk dan layanan yang tersedia dan bisa digunakan pelaku usaha mikro. “Perubahan pemahaman ini menurut saya bisa terjadi pasca terbentuknya holding BUMN ultra mikro nanti,” kata Pahala dalam BRI Microfinance Outlook 2021, Rabu (28/4).
Dengan begitu, pembentukan holding akan memberikan pendalaman produk finansial bagi masyarakat. Bukan hanya pembiayaan, tapi juga mengenalkan produk saving, asuransi, dan lainnya. “Kalau nanti usaha ultra mikro ini mau naik kelas ke level mikro misalnya, hal ini bisa kami lakukan dan akan bermaaft juga untuk holding,” tambah dia.
Pemerintah berencana membentuk holding BUMN ultra mikro yang melibatkan Bank BRI, Pegadaian, dan PNM. Holding ini ditargetkan terealisasi pada semester kedua tahun 2021.
Apabila holding telah terbentuk, potensi cakupan dan jenis layanan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha bisa semakin besar. Mengingat, masing-masing anggota holding menyediakan produk dan layanan yang khas serta saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan usaha.
Saat ini tak banyak lembaga jasa keuangan yang menggarap layanan untuk usaha ultra mikro. Padahal, jumlah pelaku usaha dan daya serap tenaga kerja pada segmen ini cukup besar.
Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan berbagai program untuk menyelamatkan dan mendongkrak kinerja pelaku usaha ultra mikro hingga naik kelas. Selain holding, pemerintah aktif memperluas kanal dengan pembuatan platform PaDI UMKM, pemberdayaan melalui Rumah BUMN, dan pemberian beragam subsidi serta insentif pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro.
Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut pendampingan pelaku usaha secara berkelanjutan dibutuhkan mereka. Melalui pendampingan berkelanjutan, akan semakin banyak pelaku usaha mikro yang pada akhirnya bisa naik kelas.
“Dari ekosistem pembiayaan juga penting, bagaimana agar skema pembiayaan itu terintegrasi dengan pendampingan yang terus menerus, berkelanjutan. Bagaimana juga inkubasi bisnis terintegrasi dengan pembiayaan dan modal ventura,” ujar Teten.
Namun masalah UMKM naik kelas itu juga bukan semata masalah ke akses pembiayaan saja tapi juga kapasitas produksi. Alasannya, masih banyak pelaku usaha yang tidak didukung oleh bahan baku mencukupi.
Sumber KOntan, Edit koranbumn
