Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan pemerintah telah mengalokasikan bantuan pangan nontunai kepada 17,7 juta keluarga penerima manfaat atau KPM.
“Di bulan Mei ini sudah disalurkan 17,7 juta KPM ini masih rendah jika dibandingkan dengan target 20 juta KPM,” kata Askolani saat memberi keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Di sisi lain, Askolani menerangkan pihaknya hingga saat ini telah menambahkan alokasi anggaran sebesar 14,45 triliun untuk menunjang daripada kegiatan kartu sembako atau bantuan pangan nontunah di tahun 2020 ini.
“Sampai dengan 13 Mei ini sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp14,45 triliun,” kata Askolani.
Hanya saja, menurut dia, pemerintah perlu bergerak cepat untuk mencari data masyarakat yang terdampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mendapatkan tambahan bantuan hingga 4,8 juta rumah tangga penerima sasaran.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai besaran bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk masyarakat miskin akibat wabah virus corona penyebab Covid-19 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Berdasarkan studi Indef, kata Ahmad, belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.
Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.
“Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah,” kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media, Rabu (8/4/2020).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
