Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menyebut pentingnya legalisasi aset tanah milik pemerintah daerah (Pemda) dan BUMN.
“Agar para pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan maksimal. Tidak hanya memiliki secara yuridis, namun juga dapat dikelola dengan maksimal,” kata kata Surya dalam siaran pers, Jumat (13/11).
Surya mengatakan, idealnya itu satu bidang tanah, satu surat kepemilikan tanah dan satu pemilik. Akan tetapi kenyataannya, satu tanah, suratnya banyak dan pemiliknya tidak tinggal untuk menguasai tanah itu. Selain itu, idealnya pertanahan itu dikelola oleh satu lembaga.
“Tapi di Indonesia tidak begitu, ada Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah serta pemerintah desa. Di sisi lain, banyak juga produk Kementerian ATR/BPN yang diuji materiil, sementara tidak ada sistem di kami yang mampu menguji produk kami sendiri,” ujar dia.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, setiap pemda ataupun BUMN wajib membuat database aset tanah mereka sendiri. Ia menyarankan agar data-data tersebut hanya diketahui oleh orang-orang yang berkomitmen, tidak oleh seluruh pegawai. “Karena info mengenai tanah aset yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat itu informasinya pasti berasal dari oknum,” kata Alexander.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan, sertifikasi tanah aset itu sangat penting. Dia mengungkapkan, tahun ini pihaknya bersama Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara akan gencar melakukan hal tersebut.
“Kami juga berhasil menyelamatkan 1.141 bidang tanah aset pemprov. Hal ini berkat kerja sama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kanwil BPN Provinsi, serta Kantor Kejaksaan Tinggi se-Sulawesi Tenggara,” ujar Ali.
Sumber Kontan, edit koranbumn
