Pemerintah Indonesia berhasil menghimpun dana US$3 miliar dari penerbitan sukuk global berdenominasi dolar AS.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Dwi Irianti Haningdyah menyampaikan pemerintah menerbitkan tiga seri sukuk global.
Seri pertama dengan tenor 5 tahun mengumpulkan dana US$1,25 miliar dengan imbal hasil (yield) 1,5 persen. Seri kedua bertenor 10 tahun memiliki yield 2,55 persen dengan total penjualan US$1 miliar.
Terakhir, seri ketiga dengan tenor 30 tahun menghimpun dana US$750 juta dengan imbal hasil 3,55 persen. Khusus seri ketiga, sukuk tersebut merupakan Green Sukuk yang memiliki penggunaan khusus untuk mendukung proyek hijau.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service menyematkan peringkat Baa2 dengan outlook stabil untuk sukuk global itu yang akan diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III atau PPSI III.
“Peringkat tersebut mencerminkan peringkat jangka panjang Pemerintah Indonesia yaitu Baa2 dengan outlook stabil,” tulis Moody’s seperti dikutip Bisnis, Rabu (2/6/2021).
Moody’s mencatat bahwa peringkat sukuk itu tidak menyatakan pendapat tentang kepatuhan struktur terhadap hukum Syariah.
Di sisi lain, Pemerintah baru saja menerbitkan dua seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total Rp3 triliun melalui cara private placement.
Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pada hari ini, Selasa (2/6/2021) pemerintah menerbitkan dua seri sukuk negara yakni seri PBS-026 dan PBS-003 Keduanya memiliki status dapat diperdagangkan (tradable).
Seri PBS-026 memiliki nilai nominal sebesar Rp2 triliun dengan imbal hasil 5,15 persen dan tingkat imbalan atau kupon tetap 6,625 persen p.a. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024.
Kemudian seri PBS-003 memiliki nominal Rp1 triliun dengan imbal hasil 5,56 persen dan tingkat imbalan atau kupon tetap 6,0 persen p.a. Seri ini memiliki jatuh tempo yang lebih panjang yakni 15 Januari 2027.
“Status kedua seri SBSN yang diterbitkan dapat diperdagangkan (tradable),” demikian tulis DJPPR Kemenkeu.
Sumber Bisnis, Edit Koranbumn
