Pemerintah masih mengkaji nilai valuasi saham Penyertaan Modal Negara (PMN) inbreng saham untuk sejumlah anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aviasi dan Pariwisata pada tahap pertama.
Wakil Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pemerintah juga sedang menyusun aturan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan nominal penyertaan modal setelah terbitnya landasan hukum terkait dengan proses inbreng yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 104/2021. Beleid tersebut berisi penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia.
“Insya allah PMN inbreng saham AP I, AP II, Sarinah, TWC, Hin bisa pada tahun ini. Nilainya adalah sebesar hasil valuasi saham yang sedang dikaji. Tapi sudah selesai dari penilaian konsultan penilai,” ujarnya, Selasa (12/10/2021).
Selain itu, dia juga tengah mengajukan PMN pada tahun depan untuk mendukung pelaksanaan program dari PT Aviasi Pariwisata. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung membutuhkan total dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun dari pemerintah pada 2022.
Erwin, yang juga Direktur Project Management Office Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, menjelaskan dana itu akan digunakan untuk mendukung program-program anak usaha holding. Dia memerinci pendanaan tersebut akan digunakan untuk penguatan modal dan pengembangan infrastruktur induk holding senilai Rp400 miliar. Kemudian, penguatan modal dan pembangunan destinasi pariwisata untuk pengembangan pariwisata di daerah Indonesia Timur (ITDC) senilai Rp1 triliun.
Kemudian, Penguatan modal dan pengembangan bisnis trading untuk mendukung produk ekspor UMKM (PT Sarinah (Persero) senilai Rp100 miliar. Untuk Investasi ketersediaan fleet melalui existing airline (PT Garuda Indonesia Tbk.) seniai Rp3 triliun.
Berikutnya, penguatan modal dan penataan portofolio bisnis pada layanan penunjang penerbangan (PT Gapura Angkasa senilai Rp700 miliar. Serta untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Rp2 triliun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
