Tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, serta aparat Kepolisian dan Tentara Republik Indonesia (TNI) merupakan garda depan (front liners) yang akan mendapatkan injeksi vaksin Covid-19 terlebih dahulu.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto di Jakarta.
Menurut Airlangga, prioritas ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO).
Airlangga meminta kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan oleh karena itu, pemerintah harus membuat prioritas.
“Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI [Indonesian Technical Advisory Group on Immunization] serta mereka yang ahli di bidangnya,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (9/12/2020).
Karena sifatnya bertahap dengan jangka waktu akhir 2020, awal 2021, sampai dengan 2022, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan.
“Kami meminta masyarakat tetap menerapkan 3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak,” tegas Airlangga.
Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia, yaitu Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis.
Menurut Airlangga sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis.
Untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui sektor industri padat karya, di mana perusahaan menyediakan vaksin Covid-19 untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPJS KetenagaKerjaan.
“Tentunya nanti akan kami dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya.” ujar Airlangga.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan SINOVAC dan beberapa produsen vaksin lainnya. Melalui intensitas pembicaraan dengan SINOVAC, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung.
Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.
“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kami terima 1,2 juta pada Desember dan pada tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi [suntikan]. Kemudian kami juga mendapatkan 15 juta pada Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan dalam tahapan persetujuan BPOM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke Cina.
Tim tersebut sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di Cina. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh SINOVAC ke BPOM.
Dari evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan, bahwa BPOM juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh SINOVAC di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan.
Hal ini, menurutnya, untuk meyakinkan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan prosentase keberhasilannya.
Menurut Airlangga, Pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produser vaksin yang lain seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca PLC serta Novavax.
Selain itu, Pemerintah juga telah mengembangkan Vaksin merah Putih. Dia menjelaskan pemerintah menyiapkan multi source dari vaksin untuk memastikan ketersediaannya.
Airlangga juga mengundang masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi Fakultas Kedokteran di universitas-universitas yang saat ini melakukan uji klinis.
Misalnya, Biofarma dengan Universitas Padjadajaran, UGM dengan Taiwan, UI dengan perusahaan Amerika. “Uji klinis ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM,” tukasnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
