Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rutin melakukan perombakan direksi BUMN sektor energi dalam beberapa waktu terakhir. Kontan mencatat, Kementerian BUMN sebelumnya telah melakukan perombakan pada Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Perombakan terjadi hampir di seluruh posisi direksi dengan susunan terbaru sebagai berikut,
Direktur Utama: Hendi Prio Santoso
Direktur Pengembangan Usaha: Dilo Widagdo
Direktur Keuangan: Devi pradyna paramita
Direktur Operasi & Portofolio: Danny Praditya
Direktur Hubungan Kelembagaan: Dany Amrul Ichdan
Yang terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pergantian Direktur Utama PLN yang sebelumnya dijabat oleh Zulkifli Zaini kini digantikan oleh Darmawan Prasodjo.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, pergantian yang terjadi disektor BUMN energi merupakan upaya Kementerian BUN untuk memastikan percepatan transformasi bisnis. “Seperti aksi holdingisasi, (pembentukan) subholding dan Initial Public Offering (IPO),” kata Abra kepada Kontan, Senin (6/12).
Abra melanjutkan, pemerintah sepertinya tidak ingin ketinggalan momentum disaat kebutuhan energi domestik dan global semakin meningkat. Langkah ini pun dinilai perlu dilakukan demi memastikan defisit energi yang terjadi saat ini bisa terus ditekan.
Abra menambahkan, secara khusus untuk PLN maka pergantian direksi dengan target pemerintah untuk mendorong transisi energi maka erat kaitannya dengan upaya menjaring pendanaan. Apalagi, pemerintah telah mewanti-wanti agar upaya mendorong transisi energi jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Abra melanjutkan, dengan track record dirut sebelumnya, Zulkifli Zaini yang dinilai cukup bagus maka ada agenda besar yang ingin dicapai pemerintah dengan penunjukkan Dirut PLN yang baru. “PLN kan akan jadi tulang punggung transisi energi ke depan dimana kebutuhan meningkatkan bauran butuh investasi yang banyak dimana disisi lain PLN dihadapkan beban keuangan yang cukup besar,” kata Abra.
Abra melanjutkan, jika kemudian pergantian direksi memiliki kaitan dengan rencana akuisisi perusahaan kendaraan listrik Jerman oleh Indonesia Battery Corporation (IBC) maka perlu ada sejumlah hal yang patut diperhatikan.
Jajaran direksi IBC maupun PLN diharapkan tetap mampu melaksanakan proses akuisisi sesuai dengan ketentuan bisnis yang ada. Rencana akuisisi pun diharapkan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian.
“Jadi jangan sampai aksi korporasi tadi karena besarnya investasi dan harapan dari shareholder meminggirkan aspek Feasibility Study (FS) dan due dilligence dari business plan ataupun proposal feasibility-nya,” terang Abra.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan upaya transformasi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan memang perlu dipercepat. Selain itu, Eddy menilai proses pergantian direksi yang dilakukan merupakan proses yang normal dilakukan Menteri BUMN dan merupakan wewenang sepenuhnya Menteri BUMN.
“Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik yang terjalin dengan Pak Zulkifli dan kami ucapkan selamat atas tanggung jawab yang diemban Pak Darmawan,” kata Eddy kepada Kontan, Senin (6/12).
Selain itu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus jadi fokus Dirut PLN yang baru antara lain dengan memaksimalkan penggunaan kompor listrik dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Eddy menambahkan, direksi yang baru juga harus mampu mengatasi kondisi over supply yang membayangi PLN. “Saya kira banyak tugas PLN ke depan dan kami harapkan tetap bisa lakukan kemitraan yang baik dan kondusif di bawah kepemimpinan Pak Darmawan ke depannya,” pungkas Eddy.
Sumber Kontan, edit koranbumn
