Kementerian BUMN terus berkomitmen wujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Sejalan dengan 5 Pilar Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diusung Menteri BUMN Erick Thohir, inklusi keuangan menjadi salah satu tujuan utama Inovasi Model Bisnis yang dijalankan BUMN. Melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai Holding Ultra Mikro dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk/BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BUMN melakukan berbagai langkah transformasi ekonomi digital yang turut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan diusung dalam KTT G20 pada 15-16 November 2022 mendatang.
BUMN sebagai entitas milik negara memiliki andil besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dimana pemerintah menargetkan bisa mencapai 90 persen pada 2024. Saat ini, inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, meningkat 2,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Menteri Erick menegaskan, pengembangan dan penguatan ekosistem bisnis menjadi hal yang sangat penting dimana BUMN sebagai korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Bagaimanapun juga, sebagai agen pembangunan BUMN punya peran mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Karena itu, inklusi keuangan yang terus didorong Kementerian terhadap beberapa BUMN tak lain untuk mengurangi kesenjangan dan kerentanan di masyarakat yang low income sehingga pendapatan meningkat, tingkat kemiskinan menurun, dan hidup mereka lebih sejahtera. Inklusi keuangan yang terus dijalankan BUMN harus mampu mengubah hidup rakyat kita jauh lebih baik dan makmur,” tuturnya.
Holding Ultra Mikro (UMi) yang dibentuk pertengahan September 2021 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sebagai induk bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani/PNM menjadi platform pendukung program pemerintah yang diharapkan dapat mempercepat laju inklusi keuangan pada segmen masyarakat. Holding ini memberdayakan usaha nasabah dengan pinjaman di bawah Rp50 juta yang menyasar sekitar 57 juta nasabah UMi dengan sekitar 30 juta diantaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal. Holding UMi memiliki target untuk mengakselerasi inklusi keuangan terutama pada 18 juta nasabah UMi yang sama sekali belum terlayani dengan mengintegrasikan model bisnis perbankan komersial BRI, model bisnis Pegadaian dan model bisnis PNM yang bersifat community-based lending.
Holding UMi yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan bisnis untuk menjembatani usaha UMi “naik kelas” ke segmen mikro telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat inklusi keuangan. Hingga Agustus 2022, jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas Holding UMi mencapai 23,5 juta nasabah dengan total outstanding pembiayaan sebesar Rp183,9 triliun. Pencapaian ini selaras dengan agenda prioritas dalam Presidensi G20 di Indonesia, yakni inklusi keuangan utamanya terkait teknologi digital dan akses pembiayaan bagi UMKM.
Keberhasilan Holding UMi semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dengan menggabungkan potensi sumber daya yang dimiliki ketiga entitas meliputi 6.500 micro outlet BRI Group yang tersebar di seluruh Indonesia, 3.600 outlet PNM, 4.000 outlet Pegadaian, lebih dari 590.000 Agen BRILink sebagai layanan branchless banking serta 1.000 Co-Location Gerai Senyum dan lebih dari 70.000 tenaga pemasar yang dilengkapi platform Senyum Mobile, Holding UMi dapat melayani masyarakat sebanyak mungkin hingga segmen usaha terkecil, dengan biaya seefisien mungkin.
Tidak hanya di sektor UMi, BRI juga turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendorong UMKM. BRI telah berhasil menaikkelaskan 1,8 juta nasabah KUR Mikro ke Komersial di tahun 2021 dan di tahun 2022 diprediksikan terdapat 2,2 juta nasabah yang berhasil dinaikkelaskan. Selain naik kelas, BRI juga turut berperan aktif dalam membawa pelaku UMKM go modern, go digital, dan go global.
Sedangkan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai bank syariah di bawah pembinaan Kementerian BUMN berkomitmen mendukung penuh inisiatif-inisiatif penguatan ekosistem keuangan syariah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, keuangan syariah di Indonesia memiliki banyak potensi yang perlu dikelola. Industri makanan halal misalnya, memiliki potensi hingga Rp2.422 triliun, pakaian Rp294 triliun, perkembangan media halal Rp140 triliun, dan wisata halal Rp154 triliun. Sedangkan untuk industri kesehatan Rp70 triliun, bidang kosmetik Rp56 triliun, haji dan umrah Rp56 triliun, serta bisnis syariah yang di antaranya adalah investasi, memiliki potensi sekitar Rp1.803 triliun.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal dunia. Guna mendukung keinginan tersebut, Kementerian BUMN melalui BSI terus berkolaborasi dengan ratusan ribu masjid, sektor keuangan syariah (BMT, BPRS, BUS, UUS, fintech, dan asuransi), serta berbagai lembaga pendidikan dan pondok pesantren sembari menjalin kerja sama dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. BSI juga bersinergi dengan biro perjalanan haji dan umrah, serta mengembangkan layanan pengelolaan dana Ziswaf.
Ke depan, Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan melalui perusahaan-perusahaan milik negara di bawah koordinasinya sejalan dengan prioritas yang diusung pemerintah Indonesia dan dunia dalam KTT G20 Tahun 2022.
