Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengalokasikan anggaran untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar Rp4,4 triliun tahun ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahan tahun ini tercatat sebesar Rp14,10 triliun.
Adapun, tambahan pagu yang diberikan pada Kementerian ESDM pada Agustus 2025 lalu sebesar Rp6,28 triliun dan sebesar Rp4,35 triliun akan menjadi penugasan kepada PLN.
“Dan Rp4,3 atau Rp4,4 ini sama dengan kurang lebih 30% dari total DIPA induk maupun DIPA perubahan yang ada di APBN 2025,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).
Bahlil menerangkan, anggaran tersebut diberikan ke PLN untuk mendanai penugasan terkait program listrik desa dan penyambungan listrik gratis untuk masyarakat.
“Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN karena kami anggap bahwa waktunya pendek dan mereka yang punya infrastruktur yang memadai juga bisa melakukan ini,” terangnya.
Dia menyebut, realisasi anggaran Kementerian ESDM sebesar 31,12% per 10 November 2025. Meski masih minim, Bahlil memprediksi anggaran tersebut akan terealisasi hingga 91,68% per 31 Desember 2025.
Menurut dia, minimnya serapan lantaran sempat terjadi pengembalian anggaran ke negara karena hasil efisiensi dan pemblokiran anggaran. Sementara itu, anggaran tambahan baru dicairkan pada Agustus dan September-Oktober pihaknya baru melakukan tender.
“Kita ada blokir dan efisiensi kurang lebih sekitar Rp1,55 triliun. Ini yang perlu kami laporkan terkait dengan realisasi anggaran dan program kerja di 2025,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, pihaknya butuh investasi Rp42,3 triliun untuk melistriki 10.068 desa hingga 2029.
Hal ini dilakukan untuk mencapai rasio elektrifikasi (RE) dan rasio desa berlistrik (RDB) 100%. Adapun, RE per Maret 2025 baru mencapai 99,83%, sementara RDB 99,94%.
Berdasarkan peta jalan yang tengah disusun bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Darmawan telah menghitung besaran dana tersebut dalam rancangan anggaran biaya (RAB) hingga ke tingkat kecamatan.
Dia pun mengaku, kebutuhan biaya Rp42,4 triliun untuk listrik desa itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Darmawan, Prabowo bakal memberikan restu dan mengalokasikan dana tersebut.
“Sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan bujet sebesar Rp42,3 triliun tersebut sehingga roadmap ini kami juga sudah punya,” ucap Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).
Sumber Bisnis, edit koranbumn
