Perluasan Kawasan Industri Makassar Dikembangkan Hingga 1000 Hektare

Kementerian Perindustrian mendorong perluasan Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Sulawesi Selatan hingga 1.000 hektare (Ha). Sebab, saat ini, kawasan tersebut sudah hampir terisi penuh, dengan jumlah 250 perusahaan.
“Lahan di KIMA sudah sangat terbatas atau bisa dikatakan lokasinya hampir habis terjual. Jadi, perlu perluasan lagi sehingga nanti mampu menampung banyak investor yang masuk,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (18/1).
Total area KIMA seluas 270,84 Ha, yang telah terjual mencapai 237,39 Ha sehingga sisa sekitar 33,45 Ha. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merekomendasikan lokasi untuk perluasan kawasan industri baru, KIMA 2 di Kabupaten Maros sebagai bagian konsep pengembangan wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar (Mamminasata).
Menperin menjelaskan, pihaknya mengakselerasi perluasan KIMA karena sejalan upaya pemerintah memacu pertumbuhan serta pemerataan industri dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Apalagi, Indonesia sedang menjadi salah satu negara tujuan utama investasi sehingga diproyeksikan banyak pelaku industri yang bakal menanamkan modalnya.
“Sulawesi Selatan merupakan gerbang perekonomian di bagian timur Indonesia. Karena itu, Sulawesi Selatan butuh kawasan industri yang lebih luas lagi dari sekarang ini. Diproyeksikan penambahannya sebesar 1.000 Ha,” paparnya.
Airlangga pun menuturkan, dengan menggaet lebih banyak investor yang masuk ke Sulawesi Selatan, diyakini akan memberikan efek berantai yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari peningkatan nilai tambah bahan baku hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan terhadap perizinan usaha dan penyediaan lahan di kawasan industri. Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) secara terintegrasi.
“Apabila investor masuk, kemudian melakukan pembebasan tanah sendiri, tentu prosesnya lebih lama. Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri, sudah bisa langsung membuat pabriknya dan tersedia fasilitas penunjangnya,” tutur Airlangga.
Di samping itu, Menperin menambahkan, perluasan kawasan industri terkait pula dengan program utama pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. “Lapangan pekerjaan yang berkelanjutan itu salah satunya ada di sektor industri,” imbuhnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji lahan di Kabupaten Maros sebagai lokasi yang paling tepat untuk perluasan KIMA 2. “Lahan di KIMA sendiri sekarang sudah hampir habis, karena banyak peminat. Makanya, kami diminta untuk memfasilitasi ketersediaan lahan minimal 1.000 Ha, dan ini sudah dikoordinasikan,” ungkapnya.
Salah satu tenant di KIMA adalah PT. Bogatama Marinusa (Bomar). Menperin sempat mengunjungi industri pengolahan hasil laut ini beberapa waktu lalu. Perusahaan ini sudah sangat dikenal kualitas ekspornya, terutama di Jepang dengan jangkauan bisnis ke supermarket, chain restaurants, dan food service industry.
Bomar menciptakan pertambakan ke arah industri dengan beralih dari tambak yang digali menjadi sistem lego (bertumpuk) untuk menghindari penyakit dan dampak perusakan lingkungan. Industri ini juga sudah mengarah pada penerapan industri 4.0 dengan memanfaatkan R&D dan mengembangkan inovasi yang berbeda sesuai preferensi masing-masing pasar dengan pabrik yang sudah sepenuhnya otomatis.
“Pengembangan produk kami memanfaatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan produk pangan berkualitas. Pasar dunia yang dinamis meningkatkan kebutuhan produk pangan jadi maupun setengah jadi. Ini juga ikut mendorong kebutuhan produk agrikultur seperti sayur dan bumbu,” papar Presiden Direktur PT. Bomar Tigor Cendrama kepada Menperin.
Pembangunan Luar Jawa
Pada kesempatan yang sama, Menperin mengemukakan, pihaknya sedang mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini yang ditargetkan dapat beroperasi sebanyak delapan kawasan industri karena sudah tahap konstruksi, dan 10 kawasan industri lainnya yang masih tahap perencanaan terus digenjot agar juga bisa segera beroperasi.
“Delapan kawasan industri yang akan beroperasi pada tahun 2019, yaitu di Tanjung Buton, Landak, Lhokseumawe, Maloy, Ladong, Medan, Tanah Kuning, dan Bitung,” sebutnya. Sedangkan, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan, yakni di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.
Kemenperin mencatat, sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. “Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif dan Indonesia sentris,” tutur Menperin.
Airlangga menjelaskan, kawasan industri di Jawa akan difokuskan pada pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral. Diproyeksi bisa terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa.
Airlangga menambahkan, pembangunan kawasan industri diyakini pula dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. “Bahkan, dengan berdirinya pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas industrialisasi,” terangnya.
Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari pananaman modal asing (PMA) sebesar Rp103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Rp23,5 triliun.
Di samping itu, Airlangga menyampaikan, pihaknya bertekad memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri. Upaya ini guna memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan zaman sekarang, terutama dengan adanya perkembangan teknologi industri 4.0.
“Kami telah memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Logam di Morowali dan Politeknik Industri Furnitur di Kendal,” tandasnya. Langkah membangun kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 serta program prioritas pemerintah pada tahun 2019 yang akan dilaksankan secara masif melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Sumber Kementerian Perindustrian , edit koranbumn