PT PLN (Persero) menegaskan perannya sebagai motor dekarbonisasi Indonesia dengan mendorong pengembangan pasar karbon nasional yang terintegrasi dengan standar global. Hal ini disampaikan dalam rangkaian diskusi panel bertajuk “Scalling-Up Carbon Markets: Opportunities for Global Collaboration” pada COP30 Belém, Brasil, di mana PLN memaparkan langkah konkret untuk mendorong integritas, transparansi, dan keterhubungan pasar karbon Indonesia dengan pasar global.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. COP30 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia memimpin ekosistem karbon yang kredibel di kawasan.
“Indonesia harus hadir dengan sinyal yang jelas bahwa kita siap membangun ekosistem karbon yang transparan, terukur, dan mampu menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Untuk itu, sinkronisasi kebijakan lintas sektor bukan lagi pilihan, tetapi keharusan agar pasar karbon kita benar-benar menjadi pusat gravitasi kolaborasi regional,” ujar Eddy.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ignatius Wahyu Marjaka, menegaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah strategis yang selaras dengan standar dan mekanisme perdagangan karbon internasional. Hal ini mencakup kolaborasi dengan mitra negara, lembaga sertifikasi global, serta penyiapan platform yang dapat menghubungkan instrumen perdagangan karbon domestik dan internasional.
“Indonesia sebenarnya telah mulai mengembangkan kebijakan pasar karbon internasional dengan memperkenalkan perjanjian bilateral dengan beberapa negara mitra, salah satunya adalah Norwegia,” jelas Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa penguatan integritas pasar karbon menjadi prioritas nasional, terutama dalam mendorong pemahaman lintas sektor, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas tata kelola. Ia menegaskan bahwa aspek teknologi, transparansi, dan akuntabilitas pasar menjadi faktor kunci untuk memastikan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan karbon global.
Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem karbon yang kuat, untuk itu PLN siap menjadi katalisator pasar karbon.
Pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW energi terbarukan termasuk baseload, variable energy, dan energy storage system.
“Potensi ekspansi energi terbarukan PLN mampu menghasilkan hingga 250 juta ton green attribute. Ini bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi peluang nyata menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi nasional. PLN siap menjadi katalisator dalam memastikan pasar karbon berjalan kredibel,” ujar Evy.
PLN memastikan setiap penerbitan carbon credit memenuhi standar global sesuai prinsip kunci dari high-integrity carbon. PLN terus memperkuat kolaborasi internasional, termasuk dengan Pemerintah Norwegia yang difokuskan pada perancangan skema dan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta harmonisasi standar global dengan kebijakan nasional sehingga kredit karbon Indonesia dapat diterima di pasar internasional.
PLN memastikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam agenda iklim dunia, sekaligus menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
