Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menata dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi milik negara melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan nilai aset mencapai lebih dari US$1 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Kepala Negara mengungkapkan bahwa total aset yang dikelola dalam satu manajemen tersebut atau BPI Danantara mencapai sekitar US$1.040 miliar. Konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
“Sovereign Wealth Fund, saya telah mengimbau semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen. Satu yang nilainya adalah US$1 triliun. Lengkapnya adalah US$1.040 miliar asset under management,” ujar Prabowo.
Dia menyoroti kondisi sebelumnya, dengan aset negara tersebar di lebih dari 1.000 perusahaan. Menurutnya, struktur pengelolaan seperti itu tidak efisien dan membuka celah terjadinya penyimpangan.
“Tadinya 1.040 perusahaan, bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan?” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa penataan BUMN dan aset negara harus disertai dengan akuntabilitas pimpinan.
Dia menekankan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi kritik maupun tantangan, selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan negara.
“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan seluruh pejabat dan elite negara bahwa kekuasaan bersifat sementara dan setiap individu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di hadapan hukum.
“Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut. Tidak sesuai senioritas,” ujarnya.
Dia mengajak seluruh penyelenggara negara untuk memilih jalan pengabdian, bekerja jujur, dan membela kepentingan rakyat. Presiden juga menyinggung dampak sosial dari praktik korupsi, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyisakan penderitaan bagi keluarga para pelakunya.
Prabowo pun menegaskan bahwa di era digital saat ini, transparansi semakin tak terelakkan dan segala bentuk penyimpangan mudah terlacak.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja secara bersih, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan negara.
“Lebih baik berbuat kebaikan. Lebih baik membela rakyat. Lebih mulia,” kata Prabowo.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
