Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) siap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Selasa (15/11).
Sebelumnya, dalam Pembukaan KTT G20 tersebut, Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk yang tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia khususnya ketahanan pangan. Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia.
“Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat industri pupuk, Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan,” ujar Erick Thohir.
PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN pupuk memiliki 5 perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, yakni PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik. Kelima perusahaan tersebut dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.
Berdasarkan data terbaru per tanggal 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton. Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi. Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.
“Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” lanjut Menteri BUMN.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan, PIHC sejatinya telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir tahun 2023. Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif.
Untuk memperkuat upaya tersebut, PIHC juga sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. PIHC juga tengah membangun pabrik-pabrik baru sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional, antara lain rencana pembangunan Pabrik urea Pusri 3B di Palembang dan penyelesaian pabrik NPK di Lhokseumawe serta mengkaji pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat.
“Sebagai produsen pupuk, Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional. Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ujar Bakir.
