Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rpp7.002,24 triliun atau 38,88 persen terhadap PDB pada Mei 2022.
Kemenkeu menyebut, total outstanding dan rasio utang terhadap PDB tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada April 2022.
“Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita yang dikutip Bisnis, Selasa (28/4/2022).
Utang pemerintah pada Mei 2022 ini tercatat didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,20 persen dari seluruh komposisi utang.
Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang rupiah, yaitu mencapai 70,68 persen.
Di sisi lain, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing tercatat terus menurun sejak 2019 yang saat itu mencapai 38,57 persen, hingga akhir 2021 turun menjadi 19,05 persen, dan per 7 Juni 2022 kembali turun menjadi sebesar 16,74 persen.
Kemenkeu menyatakan, portofolio utang akan dijaga secara optimal, di mana peningkatan utang telah diperhitungkan secara matang sehingga mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien.
Untuk menghadapi risiko global akibat peningkatan isu geopolitik dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat, pemerintah akan melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang pada 2022.
Pertama, penurunan target lelang SBN. Kedua, fleksibilitas penerbitan SBN valas baik dari jumlah dan waktu penerbitan. Ketiga, fleksibilitas pembiayaan melalui development partners. Keempat optimalisasi SBN ritel, serta kelima penguatan sinergi dengan BI melalui SKB I dan SKB III hingga akhir 2022.
Kemenkeu memperkirakan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut meski masih diliputi ketidakpastian. Hal ini didorong dengan peningkatan kinerja pendapatan negara dan realisasi pembiayaan utang yang terjaga, serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai buffer fiskal.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
