Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja vaksin sampai 31 Juli 2021 sebesar Rp 11,72 triliun kepada 65,79 juta dosis vaksin. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Purwanto mengatakan realisasi digunakan pelunasan dan pembayaran uang muka.
“Karena ini sifatnya ada barang, beri uang muka, didistribusikan atau dikirim, selesai, kemudian dilunasi,” ujarnya saat webinar seperti dikutip Sabtu (7/8)
Per 31 Juli 2021 vaksinasi yang sudah dilakukan mencapai 67,76 juta dosis yang terdiri dari 47,23 juta dosis pertama dan sebanyak 20,53 juta vaksin dosis kedua. Sementara itu, vaksin yang sudah terdistribusi mencapai 86,25 juta dosis vaksin dari total 97,5 juta dosis vaksin yang berasal dari pengadaan pemerintah serta hibah.
Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 57,84 triliun keseluruhan program vaksinasi, yang berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 51,33 triliun dan dana alokasi umum (DAU) ke daerah sebesar Rp 6,51 triliun. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan vaksin, tetapi juga pengolahan informasi, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah melalui DAU juga menganggarkan sebesar Rp 1,96 triliun terhadap insentif bagi vaksinator, termasuk TNI/Polri, bidan, dan tenaga perbantuan lain.
“Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sudah menerbitkan surat edaran bahwa DAU atau DBH (Dana Bagi Hasil) bisa dipakai untuk penanganan vaksinasi. Di daerah, sampai 30 Juli 2021, anggaran vaksinasi sudah terealisasi Rp 575,24 miliar,” ucapnya.
Pemerintah pun menargetkan pada Agustus 2021 vaksinasi akan mencapai rata-rata dua juta dosis per hari. Saat ini, rata-rata vaksinasi harian masih berkisar pada satu sampai 1,5 juta dosis per hari.
“Tapi perlahan-lahan kita menuju dua juta dosis vaksinasi per hari. Di sini kita bukan hanya bicara stok vaksin, tapi juga SDM untuk menyuntik, itu harus dilatih, yang sudah bisa juga mesti dilatih meski sebentar supaya terstandar dan tidak salah,” kata Purwanto.
Sumber Republika, edit koranbumn
