Serikat Pekerja Kereta Api atau SPKA kembali mengancam akan mogok nasional merespons pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
Dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (28/10/2022), Dewan Pengurus Pusat maupun Daerah SPKA mengancam akan melakukan aksi mogok nasional apabila rencana akuisisi itu diwujudkan.
“Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan maka Serikat Pekerja Kereta Api akan melakukan ancaman mogok nasional,” demikian dikutip Bisni, Jumat (28/10/2022).
Dia menegaskan SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan cara mengakuisisi. Aksi akuisisi saham KAI Commuter dinilai bertentangan dengan regulasi lantaran penugasan angkutan massal KRL dengan skema PSO bersumber dari PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Kemudian, PSO tersebut diteruskan kepada KAI Commuter sebagai anak perusahaan. Seperti diketahui, KAI merupakan pemilik saham mayoritas KAI Commuter.
Di sisi lain, penyelenggaraan perkeretaapian wilayah aglomerasi Jabodetabek oleh KAI Commuter yang merupakan PSO diberikan oleh Kemenhub kepada KAI berdasarkan sejumlah regulasi. Contohnya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 53/2012 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 355/2020.
“SPKA masih tetap konsisten menolak rencana ‘pencaplokan’ saham 51 persen PT KAI di PT KCI,” tegas SPKA.
Sebelumnya, Budi Karya telah menjembatani persoalan tersebut kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan pembicaraan bersama dengan KAI Commuter dan MITJ. Diharapkan komunikasi tersebut segera membuahkan hasil.
“Berkaitan dengan merger atau akuisisi MITJ dengan KCI, secara umum saya katakan bahwa di satu kota itu harus ada matching antar moda, harus ada kesetaraan antar moda. Konsep apakah merger, apakah akuisisi, itu sangat baik,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (26/10/2022).
Kendati demikian, dia tidak menampik adanya tantangan tersendiri yang dihadapi untuk melakukan akuisisi. Pasalnya hal ini melibatkan dua institusi yakni MITJ di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan KAI Commuter berada di bawah kewenangan Kemenhub.
“Saya sudah mulai jembatani kepada Pj. Gubernur untuk melakukan pembicaraan antara KCI dan MITJ. Mudah-mudahan berhasil take and give antara keduanya,” imbuhnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
