Rencana aksi penambahan modal melalui skema rights issue oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diperkirakan dapat mendorong rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perseroan menjadi 23 persen.
Diketahui, BRI telah merilis keterbukaan informasi mengenai rencana aksi korporasi tersebut pada 15 Juni 2021. Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 28,67 miliar atau setara dengan 23,25 persen saham BBRI saat ini.
Rencana tersebut dalam rangka pembentukan holding ultra mikro. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui mekanisme inbreng atas saham milik pemerintah di Pegadaian dan PNM masing-masing 99,99 persen.
Head of Research PT Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma mengatakan rencana pembentukan holding ultra mikro di bawah BBRI dengan pengambilalihan Pegadaian dan PNM diperkirakan akan memberikan sinergi yang positif.
Dikutip dari riset Samuel Sekuritas pada 17 Juni 2021, Suria menjelaskan pengambilalihan Pegadaian dan PNM rencananya dilakukan pada valuasi Rp48,7 triliun dan Rp6,1 triliun atau total Rp54,8 triliun, yang merefleksikan sekitar 1,75 kali PBV keduanya berdasarkan data kuartal I/2021.
“Ini berarti ada Rp41,7 triliun yang diharapkan didapatkan dari porsi masyarakat dan bukan untuk mengambil alih Pegadaian-PNM, tapi lebih untuk meningkatkan struktur modal sekaligus CAR yang diperkirakan akan meningkat menjadi 23 persen, dari 19,8 persen pada kuartal I/2021,” tulisnya dalam riset.
Mengingat besarnya rencana rights issue ini, maka untuk jangka pendek diperkirakan akan ada tekanan terhadap harga saham BBRI, karena bobotnya yang tinggi di portofolio investor maupun IHSG. Walaupun demikian, analis mempertahankan Buy dengan target harga sebesar Rp5.300 yang merefleksikan 3,1 kali PBV sampai dengan akhir 2021.
Pada perdagangan hari ini, harga saham BBRI terkoreksi 2,98 persen ke level Rp3.910. Dalam sepekan terakhir, sahamnya sudah melemah 8,64 persen.
Pemerintah akan mengambil bagian atas seluruh rights yang menjadi haknya dengan melakukan Inbreng atas saham milik pemerintah di Pegadaian (99 persen) dan PNM (99 persen). Sementara, pelaksanaan rights yang berasal dari porsi masyarakat akan disetorkan kepada BBRI dalam bentuk tunai.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan inbreng yang dilakukan Pemerintah adalah sebesar nilai pengambilalihan Pegadaian-PNM, yaitu Rp54,8 triliun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
