Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mewakili Kementerian BUMN dalam acara Seremoni Virtual Penandatanganan Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan (MoU) Program Penempatan Lulusan PKN STAN Tahun 2021 Kemenkeu – Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (21/10). Penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka penyelesaian pengajuan usul formasi para lulusan PKN STAN tahun 2021 pada K/L dan Pemda. Penandatanganan MoU dilakukan bersama seluruh Sekretaris Jenderal/Kementerian/Utama pada K/L dan Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten penerima alokasi lulusan PKN STAN.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memberikan sambutan sebelum MoU ditandatangani. Heru menyampaikan bahwa keuangan negara penting sebagai penggerak kegiatan dan program untuk mencapai tujuan bersama, yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini karena pandemi Covid-19, anggaran perlu difokuskan untuk menangani bidang kesehatan dan dampak sosial akibat Covid-19, serta percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga pengeluaran APBN dan APBD perlu dioptimalkan agar bisa menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam rangka untuk menerus memperbaiki dan mengoptimalkan pengeluaran APBN dan APBD tersebut, diperlukan adanya SDM yang kompeten dan andal.
Memperhatikan kebutuhan cukup tinggi dari K/L dan Pemda, pada tahun ini Kemenkeu kembali mengalokasikan sejumlah 2.983 orang lulusan PKN STAN kepada K/L dan Pemda yang membutuhkan. Lulusan yang dialokasikan meliputi lulusan dari Program Studi Akuntansi, Manajemen Aset, Kebendaharaan Negara, Perpajakan, dan PBB/Penilai. Secara rinci, sebanyak 1.765 orang akan dialokasikan pada 39 instansi pusat atau K/L dan sebanyak 1.218 orang akan dialokasikan pada 39 Pemda.
Kementerian BUMN membutuhkan talenta terbaik anak bangsa, baik dari PKN STAN maupun Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta lainnya, untuk mendukung pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
