Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memastikan telah mendanai pengadaan lahan dengan nominal Rp 19,95 triliun pada tahun lalu. Dana tersebut mengalir untuk pengadaan lahan tol, bendungan/irigasi, kereta api dan pelabuhan di tahun lalu.
Adapun, angka tersebut lebih besar dibandingkan pembayaran pada 2019 yakni Rp 13, 879 triliun. Bila dirinci besaran pendanaan itu terbagi dalam beberapa jenis pembayaran. Pertama, untuk dana talangan pengadaan biaya dana talangan tanah (DTT) dan CoF sebesar Rp 15,754 triliun. Kedua yaitu melalui pembiayaan langsung sebesar Rp 2,07 triliun. Sisanya, untuk pengadaan lahan lainnya.
Direktur Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan upaya baru yang dilakukan di tahun 2020 yaitu permohonan pembayaran dengan menggunakan sertifikat. Langkah ini sejalan dengan diterapkannya perpres 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Mengapa perlu sertifikat? karena ada dokumen yang tidak lengkap, solusinya permohonan dengan sertifitkat, kita sudah bayar Rp 151,254 miliar , jumlahnya lumayan banyak dan akan terus bertambah seiring waktu berjalan,” kata Qoswara dalam acara Taklimat Media yang berlangsung secara virtual pada Jumat (5/2).
Di sisi lain, Qoswara mengatakan meskipun di masa pandemi, pihaknya tetap memberikan pendanaan kepada para stakeholder, dengan tetap mengedepankan tata kelola. Ia bilang pendaan tersebut merupakan kolaborasi antara LMAN dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, dan pemangku kepentingan lain.
Qoswara mengatakan bila dilihat secara kuartalan pendanaan pengadaan tanah tahun 2017 sampai tahun 2019 berlangsung fluktuatif. Akan tetapi pada 2020 lalu setiap kuartal selalu mengalami kenaikan pembayaran.
Pada kuartal I-2020 jumlah pendanaan sebesar Rp 2,9 triliun, jumlah ini naik menjadi Rp 3,6 triliun di kuartal II-2020. Kemudian di kuartal III-2020 mencapai Rp 5,9 triliun, dan di kuartal IV-2020 sebesar Rp 7,41 triliun. “Totalnya Rp 19,95 tirliun ini pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya untuk kami tetapi seluruh ekosistem yang ada untuk pengadaan lahan,” kata Qoswara.
Sementara itu, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan LMAN membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp3,6 triliun, diikuti dengan berbagai manfaat sosial dan ekonomi lain dari hasil pemanfaatan aset negara, serta pendanaan lahan infrastruktur yang mencapai Rp 19,9 triliun.
Pihaknya sebagai lembaga yang memiliki amanat melaksanakan optimalisasi aset negara dan pendanaan lahan, berupaya semaksimal mungkin agar kinerja yang dilakukan dapat membawa dampak positif. ”Tidak hanya manfaat finansial, namun juga manfaat ekonomi dan sosial, terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Basuki.
Sumber Kontan, edit koranbumn
