Pembentukan ekosistem untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang baik dan terkoordinasi diperlukan demi memutus rantai ketergantungan pelaku usaha terhadap rentenir. Hal yang harus diperhatikan dalam membentuk ekosistem layanan UMKM ini adalah jaminan adanya pemenuhan kebutuhan keuangan yang cepat, mudah, dan murah.
Berdasarkan data yang dihimpun BRI, dari Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 57 juta. Dari jumlah itu, baru 15 juta pelaku UMKM yang mendapat layanan keuangan formal (bank, tekfin, perusahaan gadai). Sisanya, ada 30 juta pelaku UMKM masih mendapat layanan keuangan dari rentenir atau mengandalkan bantuan kerabatnya. Kemudian, 18 juta pelaku UMKM belum terlayani lembaga keuangan formal dan informal.
Untuk membantu pelaku usaha kecil yang belum terlayani tersebut, maka ekosistem UMKM harus dibentuk. Pembentukan ekosistem dapat mengerek jumlah UMKM yang terlayani lembaga keuangan formal, dan berujung pada semakin luasnya peluang usaha mikro dan kecil untuk segera naik kelas dan berkembang.
Direktur Utama BRI Sunarso pada acara webinar yang bertajuk “Prospek BUMN 2021 Sebagai Lokomotif PEN dan Sovereign Wealth Fund” yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Kamis (4/3/2021) menjelaskan bahwa kecepatan dan kemudahan proses kredit adalah yang dibutuhkan UMKM, apabila ada orang pinjam Rp5 juta saja kemudian mendapatkan bunga 5-10 persen tidak terlalu penting (bagi mereka). Yang terpenting bagi mereka adalah cepat (proses kreditnya). “Untuk menggerakan ini semua, kita bangun ekosistem UMKM yang bisa menyasar 18 juta (pelaku UMKM unbankable), lalu memindahkan (pelaku UMKM pengguna jasa) rentenir ke lembaga pembiayaan formal. Dengan cara kerja cepat dan mudah-lah transformasi yang dilakukan oleh BRI,” ujar Sunarso.
Upaya mendorong UMKM agar terus berkembang dan bertahan hidup di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengandalkan sinergi atau kerjasama antar pihak. Menurut Sunarso, penyaluran tiga jenis stimulus dari pemerintah selama ini, yakni government spending, government investment dan government guarantee, sebenarnya sudah cukup membantu menggerakkan perekonomian nasional dan pelaku UMKM.
Akan tetapi, harus disadari ada 4 faktor yang harus dipenuhi demi menjamin lancarnya penyaluran berbagai stimulus itu. Pertama, sumber dana harus terjamin. Kedua, data penerima wajib terjamin. Ketiga, sistem penyaluran yang kredibel. Terakhir, sumber daya manusia untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Sunarso berkata, selama ini BRI sudah membantu menyediakan 3 dari 4 faktor kunci penyaluran stimulus tersebut. Pemenuhan faktor-faktor itu disebutnya bukan hal yang sederhana, namun terbukti bisa dilakukan dengan baik oleh BRI.
Hal ini terlihat dari penyaluran stimulus yang telah dilakukan BRI pada akhir 2020 lalu, BRI berhasil merestrukturisasi pinjaman mencapai Rp186,6 triliun untuk 2,8 juta nasabah. Subsidi bunga senilai Rp.4,7 triliun juga sudah disalurkan BRI untuk 6,57 juta debitur. Setelah itu, BRI membantu penyaluran BPUM dengan nilai total Rp18,6 triliun untuk 7,7 juta pelaku usaha mikro. Ada KUR Super Mikro ini disalurkan dengan nilai mencapai Rp8,66 triliun untuk 986 ribu penerima, sementara subsidi gaji mencapai Rp6,45 triliun untuk 5,38 juta penerima.
Ke depannya, BRI optimistis penyaluran kredit dan layanan keuangan bagi UMKM serta masyarakat bisa terus tumbuh. Syaratnya, harus ada sinergi dan kerjasama yang dibangun untuk mendorong terciptanya permintaan kredit dari masyarakat. “Hal paling penting adalah memulihkan (perekonomian) jangan bergantung (stimulus) terus menerus. Perlu dilakukan orkestrasi dari berbagai faktor untuk mendorong pertumbuhan kredit sehingga bisa mendorong pertumbuhan GDP atau ekonomi,” tutup Sunarso.
