PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Di Bidang Pelayaran, Rabu (13/2) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. MoU ini mencakup beberapa aspek strategis dalam pengelolaan sektor kepelabuhanan, termasuk pengoperasian sarana kenavigasian, sistem layanan pemanduan dan penundaan kapal, integrasi sistem informasi kepelabuhanan, hingga pengembangan konsep Green Port.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan di bidang pelayaran, khususnya dalam aspek keselamatan, keamanan, serta efisiensi operasional pelabuhan. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung kemudahan usaha di sektor maritim.
“Harus dipikirkan dari sekarang, sebagai regulator kebijakan apa yang harus diambil, sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan, inisiasi apa yang bisa dilaksanakan, jadi kebijakan itu lebih kepada memberikan kemudahan usaha,” ujar Capt. Antoni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengungkapkan bahwa target dari langkah strategis ini nantinya diharapkan mampu memajukan sektor maritim nasional melalui berbagai perkembangan di seluruh sistem pelayanan yang terintegrasi.
“Dengan sinergi antara regulator dan operator, kita berharap dapat menciptakan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel demi kemajuan sektor maritim nasional,” ungkap Arif.
Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa kolaborasi dan kesepakatan di sektor transportasi laut ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang bermanfaat banyak bagi ekosistem kepelabuhanan.
“Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang solid dan semangat kerja sama yang tinggi, apa yang kita sepakati hari ini akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi kedua institusi, tetapi juga bagi seluruh stakeholder industri pelayaran dan kepelabuhanan di Indonesia,” tutup Arif.
